WartaBulukumba.Com - Di hari-hari kelam Palestina penuh puing reruntuhan, serangan roket dan bom Zionis, ratusan korban jiwa melayang termasuk anak dan bayi, gelombang aksi slidaritas menggema di berbagai belahan dunia. Mulai Qatar, Inggris, hingga Indonesia.
Pakar dari Atlantika Nusantara Institute, Jacob Ereste, mengingatkan bahwa Aksi Solidaritas Rakyat Indonesia untuk perjuangan kemerdekaan Palestina merupakan implementasi dari Mukadimah UUD 1945.
Dalam perbincangan singkat secara online dengan Jacob Ereste yang berada di Banten pada Ahad malam, 15 Oktober 2023, pengamat sosial politik ini mengajak untuk kilas balik sejenak pada sejarah.
Baca Juga: Menjadi pasukan Al Qassam Hamas harus hafal Al Quran minimal 15 juz
"Cerita gerakan awal Zionisme bermula pada tahun 1897 yang disponsori Theodore Helzl untuk membangun sebuah negara bagi bangsa Yahudi yang berserakan di berbagai belahan bumi," tutur Jacob Ereste.
Begitulah dokumen sejarah mencatat, lanjut Jacob Ereste, ketika Perang Dunia I sedang berkecamuk tanpa kepastian kubu mana yang akan memenangkan peperangan itu.
"Sehingga Inggris perlu melakukan deklarasi yang terbilang kontroversi pada 2 November 1917 di Balfour. Intinya melegitimasi gerakan Zionisme," jelasnya.
Baca Juga: Mengenang sejarah Nakba 1948 saat 750 ribu warga Palestina diusir dari rumah mereka oleh Zionis
Dokumen Balfour
Dengan pengetahuan sejarah yang kuat berdasarkan literatur komprehensif, Jacob Ereste mengungkapkan satu titik awal saat Arthur James Balfour bersurat kepada Lord Rothschild untuk menyampaikan secara resmi atas nama pemerintah tentang deklarasi simpati terhadap aspirasi Zionis Yahudi yang telah diajukan dan disetujui oleh kabinet.
"Bahwa Pemerintah Yang Mulia telah mendukung dengan senang hati bila Palestina dapat menjadi kampung halaman bagi orang-orang Yahudi. Katena itu, katanya Pemerintah Yang Mulia akan menggunakan upaya terbaik untuk memudahkan tercapainya tujuan ini, kata Arthur James Balfour," urai Jacob Ereste.
Juga dikatakan dapat dipahami dengan jelas bahwa prosesnya tidak akan dilakukan dengan hal-hal yang bisa merugikan hak masyarakat sipil dan agama non Yahudi di Palestina.
Baca Juga: Pemandangan memilukan! Anak-anak di Gaza mencari makanan di antara puing bangunan
Arthur James Balfour mengucapkan terima kasih kepada Lord Rothschild jika dapat menyampaikan deklarasi ini untuk diketahui oleh Federasi Zionis. Begitulah ikhwal dari kegaduhan di Negeri Palestina sampai hari ini, atas klaim Zionis Yahudi yang merasa memiliki tanah yang diperjanjikan itu atas deklarasi Balfour yang berada dibawah ini Komando langsung Perdana Menteri David Lloyd George yang merealase "Deklarasi Balfour" itu. Dan deklarasi ini disebut Balfour diambil dari nama Sekretaris Luar Negeri Inggris yang bernama lengkap Arthur James Balfour.
Dukungan untuk mendirikan tanah air bagi Zionis Yahudi ini di Palestina diperjanjikan pula tidak akan mengurangi atau merugikan pemenuhan hak-hak sipil dan agama dari komunitas non Yahudi di tanah Palestina.
"Jadi pertikaian yang terjadi antara Rakyat Palestina dengan Zionis Yahudi sampai hari ini untuk meluruskan klaim atas tanah yang diklaim sepihak atas dasar deklarasi Balfour itu," ulas Jacob Ereste.
Baca Juga: Melanggar Konvensi Jenewa! Israel gunakan senjata kimia serang Gaza
Dia juga mengingatkan, bahwa Dokumen Balfour yang sangat singkat dan simple - hanya terdiri dari 67 kata dalam tiga paragraf - justru akibatnya tidak simpel, karena telah menyulut api peperangan yang sangat mungkin bisa mengobarkan Perang Dunia III terjadi dan makin melibatkan banyak pihak, termasuk Indonesia yang tak mungkin berpangku tangan, karena jasa baik dan jalinan persaudaraan antara Indonesia dengan Palestina, tidak mungkin diabaikan.
"Termasuk saat pengakuan kemerdekaan bangsa Indonesia setelah berhasil mengusir penjajah dari negeri ini, persis seperti apa yang tengah diperjuangkan rakyat Palestina sekarang," kata Jacob Ereste.
Aksi Unjuk Rasa Bangsa Indonesia Layak Dilakukan
Jacob Ereste menegaskan, aksi unjuk rasa rakyat Indonesia membela bangsa Palestina dari aneksasi bangsa Yahudi yang memang tidak memiliki hak atas tanah di negeri Palestina, patut dan layak dilakukan.
"Tidak hanya atas nama persaudaraan, tetapi juga atas nama hak asasi manusia merdeka seperti tercantum dalam Mukadimah UUD 1945 yang kita yakini dan teguhi dengan segenap nilainya yang sakral," kata Jacob Ereste dengan nada tegas.
"Karena itu, aksi solidaritas rakyat Indonesia untuk penjajah dengan segenap sekutu dan gerombolannya terhadap Bangsa Palestina menjadi kewajiban bagi segenap warga bangsa Indonesia," tandasnya.***