Network
WartaBulukumba - Indikasi kecurangan pemilu di Myanmar telah menjadi narasi utama dari militer Myanmar sejak berhasil mengkudeta pemerintah sipil.
Junta militer Myanmar mengklaim bahwa pada pemilu yang dimenangkan Aung San Suu Kyi sedikitnya terdapat delapan juta pemilih palsu.
Militer menuduh ada indikasi kecurangan pemilu sehingga Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangi pemilihan umum.
Baca Juga: Punya Surat buat Joe Biden, Wanita Lansia ini ditangkap
Pengadilan Myanmar memperpanjang masa penahanan Penasihat Negara yang dikudeta, Aung San Suu Kyi hingga Rabu 17 Februari 2021 mendatang.
Seharusnya masa penahanan Suu Kyi berakhir hari ini, Senin 15 Februari 2021. Kuasa hukum Suu Kyi, Khin Maung Zaw, mengatakan sampai saat ini dia tidak diizinkan menemui kliennya.
"Kami datang ke sini untuk meminta bertemu beliau berdasarkan hak antara pemberi kuasa dan kuasa hukum. Menurut hakim, beliau akan tetap ditahan hingga 17 Februari," ujar Zaw,, dikutip dari Reuters.
Baca Juga: Janda Muda Melahirkan Bayi setelah Hamil Satu Jam, Polisi Kantongi Bukti
Zaw mengatakan persidangan kliennya akan dilakukan melalui telekonferensi video.
Alasan militer melakukan kudeta adalah menjaga amanat Undang-Undang Dasar 2008 dan sengketa hasil pemilihan umum.
Militer Myanmar lantas menangkap Suu Kyi dan Win Myint, serta sejumlah politikus dari partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Baca Juga: Warisan Gejolak Timor Timur, Veteran serahkan dua pucuk Senjata Api kepada TNI
Kepolisian Nasional Myanmar menjerat Suu Kyi dengan kepemilikan enam walkie-talkie yang diimpor secara ilegal. Sedangkan Myint dituduh melanggar protokol kesehatan Covid-19 dan aturan kampanye.***
