WartaBulukumba.Com - Di tengah dinamika pemerintahan Indonesia, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengambil langkah signifikan dengan mengumumkan pendataan Non ASN atau tenaga honorer untuk tahun 2024. Simak cara cek data non ASN di BKN selengkapnya dalam artikel ini.
Inisiatif pendataan non ASN tahun 2024 oleh BKN bukan hanya sekadar prosedur administratif, melainkan sebuah kabar gembira bagi ribuan tenaga honorer yang menantikan kejelasan status kepegawaian mereka.
Pendataan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.
Baca Juga: Kapan seleksi CPNS dibuka? Peluang emas buat fresh graduate
Detail Proses Pendataan
Tujuan pendataan non ASN 2024 adalah untuk menciptakan transparansi dalam status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah, yang kini terbagi menjadi dua: PNS dan PPPK.
Data yang digunakan berasal dari Database BKN, mencakup Tenaga Honorer (THK-II) dan Pegawai non ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah.
Baca Juga: Pendaftaran CPNS 2024 segera dibuka! Simak cara membuat akun SSCASN
Prosedur Pengecekan Data di BKN
Untuk mengecek status kepegawaian, tenaga honorer dapat mengakses situs pendataan-nonasn.bkn.go.id. Prosesnya sederhana:
- Buka https://pengumuman-nonasn.bkn.go.id/pengumuman.
- Pilih instansi yang diinginkan.
- Klik pada “Pengumuman” untuk melihat daftar pegawai Non ASN.
Syarat bagi tenaga honorer untuk masuk dalam pendataan ini meliputi penerimaan honorarium dari APBN atau APDB, penunjukan langsung oleh pimpinan unit kerja, dan kriteria umur serta masa kerja.
Baca Juga: Siapkan 6 dokumen penting ini sebagai syarat pendaftaran CPNS 2024
Prosedur Pendaftaran Pendataan Non ASN
Bagi yang belum terdaftar, langkah-langkah pendaftarannya adalah sebagai berikut:
- Membuat akun di portal Pendataan Tenaga Non ASN.
- Mengisi biodata, mengunggah dokumen, dan menyelesaikan proses pendaftaran.
- Setelah mengisi riwayat pekerjaan, tenaga non ASN dapat mencetak Kartu Pendataan sebagai bukti partisipasi.
Implikasi dan Manfaat Pendataan
Pendataan ini memiliki dampak signifikan bagi tenaga honorer dan instansi pemerintah. Bagi tenaga honorer, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pengakuan dan kejelasan status. Sementara bagi instansi, pendataan ini memudahkan manajemen dan alokasi sumber daya manusia.***