WartaBulukumba.Com - Jauh di kedalaman hutan Kalimantan Timur, cahaya matahari menyelinap di antara daun-daun pohon, menciptakan bayangan-bayangan indah di tanah yang ditutupi oleh dedaunan lebat. Bunyi riuh hutan, seperti cicit burung dan aliran sungai yang mengalir tenang, mengisi udara dengan harmoni alam.
Sedikitnya 41.493 hektare kawasan hutan bakal dilepaskan untuk lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia baru bernama IKN Nusantara di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Mesin-mesin besar mulai berdatangan. Suara gemuruh dari alat berat menggali tanah dan meratakan pohon-pohon. Para pekerja konstruksi sibuk membangun pondasi bagi gedung-gedung megah yang akan menjadi pusat pemerintahan.
Baca Juga: Kasus Pulau Rempang: Ada konspirasi investasi terselubung?
Seperti diberitakan Antara pada 22 Agustus 2022 lalu, kawasan hutan di Kaltim yang akan dilepas untuk disiapkan sebagai lokasi IKN Nusantara, kata Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono di Penajam, Jumat, seluas 41.493 hektare itu berstatus hutan produksi yang dapat dikonversi.
Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tersebut, dilepas kepada Badan Otorita IKN Nusantara dengan diubah status menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). APL merupakan areal di luar kawasan hutan atau bidang kehutanan yang dipersiapkan sebagai lokasi IKN tersebut.
Dampak besar jika Ibu Kota Negara pindah
Dalam sebuah wawancara online dengan Sri Eko Sriyanto Galgendu, Ketua Umum (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia) yang juga dikenal sebagai seorang teman dekat Presiden Joko Widodo, mengungkapkan keprihatinannya.
Baca Juga: Pulau Rempang: Antara warisan sejarah dan investasi besar
Sri Eko Sriyanto Galgendu, yang memiliki usaha rumah makan sukses di kawasan strategis Juanda Raya dan Pecenongan, melontarkan sederet pandangan berdasarkan analisa.
"Telaah lebih mendalam dari perencanaan pemerintah yang hendak memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Kutai, Kertanegara, Kalimantan Timur hingga kelak akan disebut IKN Nusantara, menjadi luput dari perhatian dan perhitungan dari orang banyak tentang kondisi Jakarta serta dampak pada daerah sekitarnya yang kelak mungkin akan mati suri, terutama dalam bidang ekonomi dan usaha yang sudah mengendap dan berbasis utama di Jakarta," jelasnya kepada WartaBulukumba.com pada Senin, 25 September 2023.
Secara ekonomi, Sri Eko Sriyanto Galgendu mengungkapkan bahwa setidaknya kelak -- jika Ibu Kota Negara Indonesia jadi pindah -- pendapatan semua sektor usaha bisa dikatakan tergerus 50 persen dari nilai pendapatan rutin yang sudah dibangun dengan susah payah.
Sebagai tokoh utama pencetus dan penggerak Forum Negarawan, Sri Eko Sriyanto Galgendu merasa perlu untuk mengingatkan tentang kondisi dan situasi Jakarta bila kelak ditinggalkan sebagai pusat pemerintahan.
"Setidaknya soal aset serta segenap fasilitas yang telah dibangun dan tersedia di Jakarta, mungkin akan terbengkalai atau dilelang kepada pihak swasta atau perusahaan asing," ungkapnya.
Hanya perusahaan asing yang mampu beli aset pemerintah
Dia juga mengkhawatirkan bahwa hanya perusahaan asing yang mampu membeli aset pemerintah yang relatif mahal di Jakarta.
"Akibatnya, aset paling strategis yang ada di Jakarta bisa berpindah tangan kepada pihak asing," tambahnya.
Ketika ditanya tentang ketakutan terhadap Jakarta yang kelak akan terkesan kosong, Sri Eko Sriyanto Galgendu mengibaratkannya seperti suami istri yang berpisah.
"Bisa jadi justru masing-masing pihak akan menemukan ketenteraman hati," katanya.
Perpindahan Ibu Kota Negara ini, menurut dia, tidaklah mudah, karena tempat baru memerlukan dana dan tenaga kerja yang ekstra keras.
Dengan pergeseran ini, pertanyaan besar tetap melayang tentang apa yang akan terjadi dengan Jakarta dan bagaimana proses pemindahan tersebut akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia.
Selaku Ketua Umum GMRI yang mewarisi wasiat Gus Dur dan Susuhunan Paku Buwono XII bersama Prof. Dr (HC) KH. Habib Khirzin serta sejumlah tokoh nasional lainnya ini, Sri Eko Sriyanto Galgendu juga acap disebut oleh banyak pihak sebagai kawan dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) jauh sebelum menjabat Walikota Solo, lalu menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga akhirnya menjabat Presiden Republik Indonesia.
Sri Eko Sriyanto Galgendu, dengan visi dan pengalaman dalam dunia usaha dan politik, menyuarakan keprihatinannya dan mengingatkan semua pihak untuk memikirkan konsekuensi dari langkah besar ini.
"Hanya perusahaan asing yang bisa memiliki cukup dana untuk memborong semua aset pemerintah yang relatif mahal harganya itu. Akibatnya, satu-satu aset paling strategis yang ada di Jakarta bisa berpindah tangan semua kepada pihak asing, tandasnya. Itulah satu diantara sekian masalah yang sangat mungkin terjadi ketika Ibu Kota Negara meninggalkan Jakarta, pindah ke Penajam, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Bisa jadi dalam proses penjualan aset negara yang ada di Jakarta ini pun akan menimbulkan masalah baru, mulai dari mekanisme penjualannya yang sangat rentan jadi kesempatan kolusi dan korupsi, sampai pembelian yang bisa didominasi oleh pihak asing," terangnya.
Dia menganalogikan ketakutan terhadap Jakarta kelak akan terkesan suwung -- kosong melompong dan sepi -- mungkin tidak pernah akan terjadi -- ibarat suami istri yang berpisah, bisa jadi justru masing-masing pihak akan menemukan ketenteraman hati.
"Ibarat perkawinan yang sudah diujung senja, bisa saja karena sang Ibu terlalu cerewet dan ceriwis atau bahkan culas -- membuat suami tidak merasa nyaman dan tenteram, sehingga merasa perlu untuk berpisah demi kebahagiaan. Atau sebaliknya, sang Ibu yang harus meninggalkan rumah seperti IKN terlanjur kesengsem mau ke Penajam, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur itu, boleh jadi pilihan terbaik, karena Jakarta dianggap masih sering banjir. Macet. Udaranya pengap melampaui ambang batas akibat kentut kendaraan yang memadati semua jalan raya Ibu Kota Jakarta yang juga merupakan Ibu Kota Negara Indonesia, bukan Ibu Kota Nusantara seperti yang sudah dominan dominan latah disebut dan diselewengkan dari legalitas sebutannya yang tidak sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2022," urainya.
Tetapi perpindahan Ibu Kota Negara ini tidak mustahil kelak yang akan terjadi justru sebaliknya, lanjutnya, suasana yang sudah demikian guyub bisa jadi seakaj terkelupas.
"Sebab di dalam usianya yang sudah terbilang renta, ibarat suami istri yang sudah uzur, menyimpan sejuta dokumen sejarah, sebaiknya tetap tinggal bersama anak, cucu dan cicit. Ibarat babat alas, tempat Ibu Kota Negara yang baru itu masih sangat banyak memerlukan dana dan tenaga kerja yang ekstra keras. Sebab yang diperlukan tidak cuma persiapan modal dan mental belaka, tetapi juga ketangguhan dari diri setiap orang yang kelak akan mendiami tempat yang baru itu. Tentu saja yang pasti, semuanya masih harus dimulai dari titik nol," tandas Sri Eko Sriyanto Galgendu***