Network
WartaBulukumba.Com - Di balik keriuhan pembangunan modern dan visi masa depan, Pulau Rempang, yang selama ini tersembunyi dalam kesejukan lautan Kepulauan Riau, mendapati dirinya dalam perjuangan yang begitu berat.
Ketegangan dan kemarahan merayap di kalangan warga Pulau Rempang yang sejak lama menyebut pulau itu sebagai rumah mereka. Bukan hanya sekadar rumah, tetapi sebuah tempat bernama tanah leluhur yang dicintai.
Pengamat dari Atlantika Nusantara Institute, Jacob Ereste, mengungkapkan bahwa kemarahan rakyat akan semakin meluas dan gawat jika pemerintah tetap hendak menggusur rakyat Rempang dari tanah leluhurnya.
Baca Juga: Kemelut Rempang: Legislator PKS sampaikan 5 tuntutan kepada pemerintah
MoU tidak terkait dengan Rempang Eco City
Jacob Ereste menguraikan, kerumitan ini berawal dari Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2004 antara PT. MEG (Mega Elok Graha), Pemerintah Kota Batam, dan Badan Pengusahaan Batam yang tak ada kaitannya dengan proyek Rempang Eco City yang kini memicu kontroversi.
"Menurut Taba Iskandar, yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Batam saat itu, dalam MoU tersebut, tidak ada perjanjian mengenai relokasi penduduk setempat. Semuanya tampak aman," jelas Jacob Ereste kepada WartaBulukumba.Com dalam wawancara online pada Sabtu malam, 16 September 2023.
Namun, seiring berjalannya waktu, proyek Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE) itu terhenti selama hampir 20 tahun. Dan anehnya, MoU ini tampaknya diperbaharui dengan menambahkan ketentuan pengosongan sejumlah kampung tua di Pulau Rempang.
Baca Juga: Ilaga kembali membara: KKB bakar perumahan Nakes, seorang teroris Papua tewas kena tembak
"Hasilnya adalah gelombang protes dan kerusuhan yang meluas, membangkitkan semangat persaudaraan suku Melayu di seluruh tanah air. Bahkan, warga Melayu dari daerah lain mengirimkan bantuan untuk mendukung kampung-kampung di Pulau Rempang yang berisiko digusur," tutur Jacob Ereste.
