Network
WartaBulukumba - Militer Myanmar kini kesulitan mendistribusikan konten mereka kepada dunia luar maupun masyarakat Myanmar.
Tidak ada satupun pintu buat junta militer di Facebook maupun Instagram setelah Facebook pada hari Kamis 25 Februari 2021 mengumumkan larangan terhadap militer Myanmar menggunakan platform Facebook dan Instagram.
Gelombang demonstrasi berminggu-minggu berlanjut di negara Asia Tenggara itu setelah militer merebut kekuasaan dari pemerintah sipil.
Baca Juga: Vaksin Pfizer 94% terbukti efektif menangkal Covid-19?
"Peristiwa sejak kudeta 1 Februari, termasuk kekerasan mematikan, telah memicu perlunya larangan ini. Kami percaya risiko mengizinkan Tatmadaw (tentara Myanmar) di Facebook dan Instagram terlalu besar,” demikian pernyataan resmi Facebook dalam sebuah postingan, dikutip WartaBulukumba dari Reuters, Kamis 25 Februari 2021.
Tentara merebut kekuasaan bulan ini setelah menuduh kecurangan dalam pemilu 8 November yang disapu Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi, menahannya dan sebagian besar pimpinan partai.
Setidaknya tiga pengunjuk rasa dan satu polisi tewas dalam kekerasan di demonstrasi.
Baca Juga: Ibu Jennie BLACKPINK bersyukur anaknya berkencan dengan G-Dragon BIGBANG
Raksasa teknologi AS itu mengatakan akan melarang semua "entitas komersial yang terkait dengan Tadmadaw" untuk beriklan di platformnya.
Dikatakan bahwa keputusan untuk melarang tentara Myanmar datang karena "pelanggaran hak asasi manusia yang sangat parah dan risiko yang jelas dari kekerasan yang diprakarsai oleh militer di masa depan di Myanmar", serta sejarah militer yang berulang kali melanggar aturan Facebook, termasuk sejak kudeta.
Pemerintah militer tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.
Baca Juga: Waspada hujan lebat hingga Jumat, warga ibukota dihimbau berhati-hati
Facebook banyak digunakan di Myanmar dan telah menjadi salah satu cara junta berkomunikasi dengan orang-orang, meskipun ada langkah resmi untuk melarang platform tersebut pada hari-hari awal kudeta.
Ini bukan kali pertama. Pada 2018 lalu, Facebook melarang panglima militer Min Aung Hlaing -sekarang penguasa militer- dan 19 perwira dan organisasi senior lainnya, serta menghapus ratusan halaman dan akun yang dijalankan oleh anggota militer untuk perilaku tidak autentik yang terkoordinasi.
Menjelang pemilihan November, Facebook mengumumkan telah menghapus jaringan 70 akun palsu dan halaman yang dioperasikan oleh anggota militer yang telah memposting konten positif tentang tentara atau kritik terhadap Suu Kyi dan partainya.***
