WartaBulukumba.Com - Biru cerah di langit Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan saat Forum Group Discussion (FGD) dan Deklarasi Pemilu Damai berlangsung hangat dan cair penuh keakraban di Kedai Kopi Litera, Kelurahan Palampang pada Rabu, 17 Januari 2024.
Sambil ngopi bareng, diskusi yang diprakarsai dan dihelat oleh Dewan Pimpinan Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPK KNPI) Kecamatan Rilau Ale ini berlangsung serius tapi santai. Dihadiri 15 orang, mulai penyelenggara Pemilu seperti PPK dan Panwaslu, pemerintah setempat, kepolisian, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.
Tak hanya menikmati kopi dan teh, tetapi juga camilan sambil mendalami isu-isu penting menjelang Pemilu 2024. Sesi diskusi ini berlanjut setelah shalat dhuhur.
Mitigasi Menghadapi Pemilu 2024
FGD mengusung tema "Mitigasi Menghadapi Pemilu 2024" bukan sekadar pertemuan biasa; ini adalah deklarasi komitmen bersama untuk pemilu yang adil dan damai.
Terlihat kehadiran tokoh-tokoh yang menjadi pembicara yaitu IPDA Muh. Rusdi (Wakapolsek Rilau Ale), Darwis Samad (Ketua DPK KNPI Rilau Ale), Suparman (Ketua Panwascam Rilau Ale), Abd. Rahman (Ketua PPK Rilau Ale), Dirham (Sekretaris DPK KNPI Rilau Ale/Moderator), dan Ketua Karang Taruna Rilau Ale, Mattupuang, menambah bobot diskusi. Masing-masing memberikan pandangan dan harapannya terhadap Pemilu 2024.
Sekretaris DPK KNPI Rilau Ale, Dirham, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi tinggi kepada semua peserta yang hadir.
"Acara ini merupakan bagian dari upaya bersama menjelang Pemilu 2024, dengan fokus pada penciptaan suasana pemilu yang damai dan harmonis," terang Dirham dalam prolog diskusi.
Baca Juga: Paling dekat dengan milenial dan UMKM, TSY diharapkan bisa perjuangkan rakyat Bulukumba di Senayan
Netralitas Polri dan ASN
Dirham menekankan pentingnya kerjasama yang erat antara berbagai pihak, termasuk kepolisian, elemen masyarakat, penyelenggara pemilu, dan pengawas pemilu, untuk mencapai tujuan tersebut.
"Upaya bersama ini esensial untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dalam suasana yang kondusif dan demokratis. Kegiatan ini menunjukkan komitmen kuat dari berbagai elemen masyarakat di Kecamatan Rilau Ale untuk menjaga integritas dan kedamaian selama proses pemilu," harap Dirham.
IPDA Muh. Rusdi dalam pemaparannya, menekankan netralitas Polri dalam Pemilu 2024 yang tidak bisa ditawar.
"Kami berkomitmen untuk menjadi pihak yang tidak memihak dan menjamin semua proses berlangsung adil dan transparan. Saya harap semua yang terlibat dalam FGD ini, dan seluruh elemen masyarakat, dapat bersama-sama menjaga kondusifitas pemilu. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemilu berlangsung dalam suasana yang damai dan aman," pintanya.
Baca Juga: Daerahnya masuk 10 besar rawan politik uang se-Indonesia, Caleg DPR RI asal Bulukumba: 'Sessajaki'
DPTb dan syarat pindah memilih
Ketua PPK Kecamatan Rilau Ale, Abd. Rahman, yang memaparkan tentang DPTb mengungkapkan upaya maksimal pihaknya untuk memastikan bahwa semua warga yang berhak memilih terdaftar dengan benar.
"DPTb ini merupakan bagian dari usaha kami untuk memastikan tidak ada warga yang terlewat dalam proses pemilu," jelasnya.
Terkait alasan pindah memilih atau pindah TPS, Abd. Rahman menjelaskan tentang 4 kategori sebagai persyaratan DPTb di tahap kedua.
"Pengajuan untuk pindah memilih batasnya yaitu tanggal 7 Februari 2024," jelasnya.
Dia menerangkan ada empat kategori bagi yang pindah memilih, yaitu: bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap atau mendampingi pasien rawat inap, tertimpa bencana, dan menjadi tahanan rutan.
Kolaborasi adalah kunci
Sementara itu, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan Rilau Ale, Alihwal, menekakan bahwa kolaborasi adalah kunci.
"Penting bagi Polsek Rilau Ale, pemerintah, elemen masyarakat, dan penyelenggara pemilu untuk bekerja sama. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa pemilu berjalan lancar, damai, dan adil. Masyarakat harus aktif sebagai pemantau tidak langsung. Mereka bisa membantu mengawasi proses pemilu agar tetap berjalan damai dan adil. Partisipasi mereka sangat berharga untuk menjaga integritas pemilu."
Alihwal juga menegaskan pentingnya netralitas Polri dan ASN dalam Pemilu 2024.
"Netralitas Polri dan ASN harus tetap netral untuk memastikan pemilu damai dan adil. Netralitas ini adalah fondasi dari pemilu yang sukses dan legitimasi proses demokrasi kita."
Sesi tanya jawab yang dilanjutkan dengan deklarasi pemilu damai menjadi puncak acara. Setiap kata yang diucapkan, setiap tanggapan yang diberikan, semua menunjukkan komitmen bersama untuk Pemilu 2024 yang lebih baik.
Inilah gambaran demokrasi yang sehat: diskusi di tengah kopi, komitmen bersama, dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah.***