WartaBulukumba.Com - Siapa yang bisa menduga, dari alam rimbun, desir air mengalir melalui hutan belantara, tambang ilegal menjadi penyokong dana peserta pesta demokrasi di republik ini? Deru tambang ilegal merayap di bawah permukaan, di balik tirai politik, uang dari sumber terlarang menyusup ke kantong partai politik. Lantas, siapa peserta Pemilu 2024 yang didanai tambang ilegal?
Salah satu reaksi ditunjuukkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. Dia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan transaksi janggal pada Pemilu 2024.
"Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik. Kalau itu uang haram, biasanya pencucian uang. Tangkap! Supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah," kata Mahfud, dikutip dari Antara pada Senin, 18 Desember 2023.
Baca Juga: Berapa gaji petugas KPPS Pemilu 2024?
Transaksi janggal meningkat 100 persen
Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebutkan laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilu 2024 meningkat 100 persen pada Semester II 2023.
"Kami lihat transaksi terkait dengan pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen. Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kami dalami,” kata Ivan usai menghadiri acara Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara di Jakarta, Kamis.
Menurut Ivan, PPATK menemukan beberapa kegiatan kampanye tanpa pergerakan transaksi dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK).
"Artinya ada ketidaksesuaian. Pembiayaan kampanye dan segala macam itu dari mana? Kalau RKDK tidak bergerak? Kami melihat ada potensi seseorang mendapatkan sumber ilegal untuk membantu kampanye," katanya.
Baca Juga: Jadwal lengkap dan tema Debat Pilpres 2024
Nilai transaksi mencapai tiliunan
Ia tidak menyebut nama calon anggota legislatif atau partai yang diduga menggunakan dana dari hasil tindak pidana untuk kampanye, tetapi PPATK sudah melaporkan dugaan ini ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.
"Sudah kami sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya luar biasa. Saat ini kami masih menunggu respons dari Bawaslu dan KPU," imbuh Ivan.
Tindak pidana yang hasilnya diduga digunakan untuk mendanai pemilu terdiri atas berbagai tindak pidana, salah satunya pertambangan ilegal, dengan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah.
Ivan mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengawasi transaksi yang berkaitan dengan Pemilu 2024.
Baca Juga: Data KPU dibobol: Ngeri! Hacker bisa mengubah hasil penghitungan suara Pemilu 2024
"Pada prinsipnya kami ingin kontestasi melalui adu visi dan misi, bukan kekuatan ilegal, apalagi yang bersumber dari sumber ilegal," kata Ivan.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan tema pengelolaan tambang nasional dalam acara debat capres dan cawapres.
Masalah ini, kata Mulyanto, perlu diungkap agar masyarakat tahu visi-misi para capres-cawapres dalam pengelolaan tambang nasional.
Sikap Anies Baswedan soal tambang ilegal
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjelaskan pandangannya soal tambang ilegal. Sikap Anies tegas menolak praktik tersebut.
"Soal tambang ilegal, semua yang ilegal harus kena sanksi, harus kena hukuman, dan tidak boleh dibiarkan," kata Anies dalam forum Tanyo Anies bersama pemuda dan badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Jambi, Kamis, 14 Desember 2023.
Anies mengatakan pembiaran terhadap sesuatu yang ilegal akan menular. Maraknya praktik ilegal ujungnya merugikan masyarakat dan negara.
"Negara yang paling rugi karena pendapatan tidak masuk juga ke negara bukan? Praktik-praktik ini harus dibersihkan," tegas Anies Baswedan.
"Kami diskusi mulai dari persoalan pendidikan, konflik agraria, teknologi, keamanan data, hingga kebijakan pembangunan yang akan diambil begitu terpilih jadi presiden. Dalam diskusi tersebut kami sampaikan, republik ini didirikan dengan tujuan tegas untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, kami pilih jalur konstitusional untuk melakukan perubahan, mengubah kebijakan yang bermasalah dan menyisipkan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan," tulis Anies Baswedan dikutip dari unggahannya di akun @aniesbaswedan di X pada Jumat.***