Network
WartaBulukumba - Peringatan kudeta 1 Februari di Myanmar mendorong para penentang kekuasaan junta militer menyerukan "serangan diam".
Aksi mereka memantik reaksi Dewan Keamanan PBB untuk segera mengeluarkan kebijakan yang 'seimbang'.
Rakyat Myanmar pro-demokrasi menandai kudeta 1 Februari sebagai peristiwa yang melukai proses demokrasi dengan jalan 'berdarah'.
Baca Juga: Vaksin Pfizer untuk anak di bawah 5 tahun tersedia di AS pada Februari
Dilansir WartaBulukumba.com dari Reuters pada Rabu 3 Februari 2022, dewan beranggotakan 15 orang itu kembali menyerukan pembebasan semua orang yang masih ditahan secara sewenang-wenang, termasuk pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
Huru hara Myanmar memicu pemogokan dan protes yang menyebabkan sekitar 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras dan sekitar 11.800 ditahan secara tidak sah, menurut laporan angka kantor hak asasi manusia PBB.
Dewan Keamanan PBB menyerukan diakhirinya semua kekerasan di seluruh negeri dan agar warga sipil dilindungi.
Baca Juga: Kelompok Hak Asasi Manusia desak Thailand untuk tidak mendeportasi aktivis Laos
"Anggota Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan mendalam atas kekerasan lebih lanjut baru-baru ini di negara itu dan menyatakan kekhawatiran atas sejumlah besar pengungsi internal. Mereka mengutuk serangan terhadap infrastruktur, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan," katanya.
