Network
WartaBulukumba - Myanmar dalam genggaman junta militer adalah Myanmar yang zonder demokrasi, setidaknya bagi pro demokrasi di negeri itu.
Lebih dari ruang politik dan sistem, dunia internasional lebih memandang proses perdamaian sebagai agenda paling urgen di negeri itu pasca kudeta 1 Februari.
Suara keras datang dari Filipina. Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin mengutuk vonis enam tahun terhadap pemenang Nobel pekan lalu.
Baca Juga: Kasus Omicron Beijing sebabkan penutupan kuil, antrian panjang untuk tes Covid-19
Dilansir WartaBulukumba.com dari Reuters pada Ahad 16 Januari 2022, Teodoro Locsin menuding junta militer 'mengangkangi' sistem peradilan untuk melibas lawan-lawannya.
Locsin menyatakan bahwa Aung San Suu Kyi "sangat diperlukan" dalam proses perdamaian dan pemulihan demokrasi di negara yang diperintah junta militer itu.
"Kami juga meminta kepemimpinan militer untuk berpartisipasi dalam dialog inklusif dan melanjutkan proses transisi demokrasi," tegasnya.
Baca Juga: Ternyata rudal hipersonik Korea Utara sulit ditembak jatuh, analis militer ungkap senario terburuk
