Network
WartaBulukumba - Militer berkewajiban untuk mengendalikan dan mengarahkan negara. Apapun bentuk dan prakteknya. Meskipun tidak semua militer di dunia bisa digeneralisir karena kulturnya berbeda satu sama lain namun paradigma tersebut rupanya tertanam kuat dalam militer Myanmar.
Mewujud dalam implementasi yang 'keras.' Begitulah akhirnya, Myanmar kini dikendalikan militer. Setidaknya itu terbaca melalui argumentasi pemimpin kudeta Myanmar terhadap sorotan dunia.
Secara resmi dan untuk pertama kalinya di hadapan publik, pemimpin kudeta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing pada Selasa 2 Februari 2021 mengatakan, bahwa pengambilalihan kekuasaan di Myanmar oleh tentara tidak dapat dihindari.
"Kami harus mengarahkannegara," tegas Jenderal Min.
Kudeta terhadap pemerintahan sipil Myanmar itu dilakukan oleh pihak militer setelah protes atas dugaan kecurangan pemilu tahun lalu, yang kasusnya telah dibubarkan oleh komisi pemilihan Myanmar.
Baca Juga: Ada konstitusi terbaru di Turki
Tentara Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, mengambil alih kekuasaan pada Senin 1 Februari 2021 dan menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
"Meskipun Tatmadaw sudah berulang kali telah meminta, jalur kudeta ini tak terelakkan untuk dipilih untuk negara. Sampai pemerintahan berikutnya dibentuk setelah pemilihan umum yang akan datang, kami perlu mengarahkan negara," kata Min Aung Hlaing seperti dikutip Reuters.
