Network
WartaBulukumba - Episode baru menyapa Negeri Pagoda meskipun dengan narasi berbeda berupa transisi, namun gejolak panas tetap saja menjadikan Myanmar seolah berada dalam bara api.
Militer Myanmar menyebut ada jutaan pemilih palsu dalam pemilu. Kemudian mereka menuntut KPU Myanmar untuk memberikan daftar pemilih agar diverifikasi. Ini alasan utama Militer Myanmar mengambil kendali negara itu selama satu tahun.
Kudeta militer terhadap pemerintah pada Senin 1 Februari 2021 dini hari didasarkan pada kegagalan pemerintah bertindak atas klaim penipuan dan kegagalan untuk menunda pemilihan karena pandemi virus corona.
Baca Juga: Sosok inilah yang memantik gejolak di Myanmar
Seorang presenter Myawaddy TV milik militer merilis pengumuman dan mengutip bagian dari konstitusi yang dirancang militer.
Dilansir BBC, Amerika Serikat menyatakan menolak setiap upaya untuk mengubah hasil pemilihan terbaru atau mengubah transisi demokratis Myanmar.
"Amerika Serikat menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilihan umum baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika tidak menghentikan apa yang mereka lakukan," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa Presiden AS Joe Biden telah diberi pengarahan.
Baca Juga: Myanmar memanas, WNI harus waspada
Sebelumnya, Presiden Myanmar Win Mynt, Aung San Suu Kyi dan tokoh senior lain dari Partai Liga Demokrasi ditahan militer. ***
