Perspektif kubu Ganjar vs Prabowo terhadap kasus pelanggaran HAM: Antara tendensi dan komitmen?

WartaBulukumba.Com - Pusaran masalah pelanggaran HAM yang diangkat sebagai salah satu tema dalam Debat Capres edisi pertama akhirnya melebar di luar arena debat. Yang menuai sorotan adalah pertanyaan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo kepada Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Soal pelanggaran HAM, Ganjar bertanya apakah Prabowo akan membentuk pengadilan HAM Ad Hoc dan menemukan makam para korban yang hilang agar keluarga bisa berziarah.

"Kalau saya jadi presiden, saya akan bereskan ini Pak agar kemudian dalam kontestasi Pilpres berikutnya ini tidak muncul lagi," ujar Ganjar.

Prabowo dalam jawabannya menyebut persoalan itu sudah ditangani oleh Mahfud MD, cawapres nomor urut 3 sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam).

Baca Juga: Jadwal lengkap dan tema Debat Pilpres 2024

Kubu Ganjar-Mahfud sebut debat harus tendensius

"Jadi apa yang mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya," kata Prabowo.

Prabowo mengaku selalu mendapat pertanyaan terkait isu itu kala elektabilitasnya meningkat dalam survei. Dia pun lantas meminta Ganjar untuk mencari tahu berapa orang yang hilang di Jakarta selama tahun ini.

Sementara itu, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto menilai perlu adanya tendensi dalam sebuah debat. Hal itu merespons capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang menuding Ganjar tendensius saat debat perdana di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa, 12 Desember 2023.

"Debat harus ada suatu tendensi khusus. Kalau enggak ada tendensi, bukan debat, itu (namanya) percapakan," katanya kepada wartawan di Jakarta Pusat pada Rabu, 13 Desember 2023, dikutip dari Pikiran-rakyat.com pada Kamis.

Baca Juga: Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Al Gazali, S.Sos: 'Kita harus menggali akar masalah'

Pertanyaan yang dilontarkan Ganjar, menurut Hasto, untuk memberi penjelasan mengenai korban penculikan dalam tragedi 98.

"Debat itu menguji gagasan, dan itu disampaikan dari kelompok-kelompok HAM yang ingin menanyakan nasib para korban penculikan sehingga ini harus," ujar Hasto.

"Kemudian ada bukti-bukti otentik sehingga yang disampaikan adalah fakta, maka Pak Ganjar menjanjikan lima tahun ke depan materi itu enggak ada lagi karena nanti diselesaikan Pak Ganjar-Prof Mahfud secara berkeadilan," lanjutnya.

"Saya merasa bahwa saya sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya, orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya," ujar Prabowo.

Baca Juga: Data KPU dibobol: Ngeri! Hacker bisa mengubah hasil penghitungan suara Pemilu 2024

Pelanggaran HAM berat tidak memiliki tenggat waktu

Direktur Juru Kampanye Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Mohammad Choirul Anam, mengingatkan bahwa pengungkapan kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu sebetulnya tidak memiliki tenggat waktu kedaluwarsa sehingga dibutuhkan kepastian hukum.

"Yang paling penting adalah isu dipahami secara teori, secara hukum, maupun secara praktik di seluruh dunia, kasus pelanggaran HAM itu kasus yang sifatnya kebijakan sehingga karakternya lain. Yang kedua, tidak kedaluwarsa. Nggak ada kedaluwarsanya, oleh karenanya memang butuh kepastian hukum," kata Anam saat dijumpai awak media di Jakarta, Rabu, dikutip dari Antara.

Anam juga mengingatkan bahwa kasus pelanggaran HAM masa lalu sesungguhnya memberi pelajaran pada masyarakat Indonesia mengenai makna demokrasi. Menurutnya, korban pelanggaran HAM sebetulnya dapat dikatakan pejuang.

"Tanpa pengorbanan mereka, demokrasi kita enggak sampai di titik ini. Terus bagaimana kita membayar jasa mereka? Ungkap kasusnya. Negara harus hadir di situ," kata eks Komisioner Komnas HAM itu.

Jadwal Debat Capres Edisi Kedua