Network
WartaBulukumba.Com - Bergerak menuju pesta demokrasi pada Pemilu 2024, Bulukumba pun sedang menggeliat-geliat. Mulai sosialisasi para politisi dalam bentuk 'polusi visual' seperti baliho dan kartu nama hingga ' pertengkaran gagasan' melalui diskusi-diskusi.
Kabupaten Bulukumba di ujung selatan jazirah Sulawesi Selatan ini pun tidak bebas dari potensi konflik dalam berdemokrasi. Apalagi, jika berdasarkan rilis Bawaslu beberapa waktu lalu, menempatkan Bulukumba dalam 10 besar kabupaten dan kota paling rawan politik uang se-Indonesia.
Kerawanan lainnya yang juga menyita perhatian yaitu potensi sejumlah ASN di Bulukumba yang disinyalir bakal tidak bersikap netral dalam Pemilu 2024.
Polres Bulukumba, Kodim 1411/Blk, dan Kesbangpol Bulukumba bergandengan tangan, dalam upaya nyata untuk mengantisipasi dan mendeteksi potensi konflik yang bisa menghambat jalannya Pemilu 2024. Sebuah kolaborasi yang erat antara aparat kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah.
"Pihak kepolisian dan TNI serta pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung kegiatan Pemilu dapat berjalan aman tertib dan lancar, atau berjalan damai," ujar Kapolres Bulukumba, AKBP Supriyanto, dikutip WartaBulukumba.Com dari Antara pada Selasa, 10 Oktober 2023.
Mengambil langkah-langkah proaktif, Kapolres Supriyanto memimpin rapat koordinasi lintas sektoral Bulukumba untuk memastikan kesiapan pengamanan tahapan Pemilu yang dimulai sejak 2023 hingga 2024. Dalam rapat tersebut, satu kata kunci yang terus dipertegas adalah "komunikasi."
Baca Juga: Perang terhadap politik uang, Bawaslu Bulukumba harus mengembangkan pendekatan baru
"Dengan komunikasi dan kerja sama atau koordinasi dari masing-masing institusi atau lembaga dapat menggambarkan siapa yang berbuat apa," tandasnya.
