Network
WartaBulukumba.Com - Dalam pesta demokrasi di level apapun, Bulukumba selalu punya 'cerita seru' di antara dedaunan yang masih basah oleh embun, para pelaku bergerak seperti bayangan. Bukan hanya 'serangan fajar' tapi juga sudah merambah serangan malam dan siang! Wajah setiap pemilu di daerah ini ada 'coreng morengnya' dari sisi money politics.
Praktik politik uang di Bulukumba memang sangat dahsyat. Masyarakat Bulukumba tidak heran lagi ketika daerahnya masuk 10 besar Kabupaten/Kota paling rawan politik uang se-Indonesia
Suriyandi Asbir, Ketua DPK KNPI kecamatan Bulukumpa, memberikan tanggapan mengenai kian maraknya transaksi politik uang di masyarakat Bulukumba.
"Kabupaten Bulukumba termasuk ke dalam daerah yang sangat rawan terhadap politik uang. Ini menjadi masalah yang serius," ujarnya kepada WartaBulukumba.Com pada Kamis, 14 September 2023.
Suriyandi, yang merupakan alumnus Ilmu Politik Pemerintahan dari Universitas Hasanuddin, mendorong pihak penyelenggara pemilihan untuk terus berinovasi dalam mencari solusi dan cara untuk mengatasi praktik politik uang agar masyarakat tidak lagi memilih calon berdasarkan uang.
"Pihak penyelenggara pemilihan harus terus melakukan inovasi dan mengembangkan langkah-langkah baru dalam menghadapi maraknya politik uang pada saat pemilihan legislatif maupun kepala daerah," katanya.
Baca Juga: Daftar caleg DPR RI mantan napi korupsi dirilis KPU: Ada dua dari Sulsel termasuk Bulukumba
"Tidak hanya terpaku pada cara-cara lama yang sudah ada, sosialisasi merupakan hal yang penting. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana sosialisasi tersebut dapat mencakup masyarakat dengan luas," tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran semua pihak terkait, seperti Bawaslu, KPU, Panwas, PPK, dan PPS, dalam melahirkan inovasi baru. Selain itu, Suriyandi juga menekankan agar para penyelenggara pemilihan tidak terjebak dalam praktek politik uang tersebut, karena menurut DKPP, politik uang bukan hanya terjadi di kalangan pemilih, tetapi juga merambah ke penyelenggara pemilihan.
"Praktik politik uang menjadi ancaman serius dalam pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Politik uang bukan lagi antara peserta dan pemilih, tetapi juga melibatkan penyelenggara pemilihan. Kita harus berhati-hati," ungkapnya.
