Network
WartaBulukumba.Com - Sudah bukan kisah baru, di sudut-sudut Bulukumba, saat fajar merayap di ufuk timur menjelang pemilihan, pemilu di daerah ini, Pilkades hingga Pilpres, dunia gelap politik uang selalu bergulir. Dalam kemerahan mentari muda, uang berpindah tangan seperti rahasia gelap yang hanya terkuak di bawah bayangan pepohonan. Suara bisikan diam-diam mengisi udara, dan mata-mata malam menjalankan peran mereka dengan hati-hati.
Selembar uang meluncur dari tangan ke tangan, kesepakatan terselubung terbentuk. Sementara alam mengembangkan keindahannya, di bawah permukaan, dunia politik Bulukumba menyulut permainan gelap, di mana hanya sedikit yang tahu, dan yang tahu tidak akan bicara.
Tindakan politik uang dalam pemilihan umum semakin mengkhawatirkan. Beberapa daerah di Indonesia bahkan masuk dalam kategori yang sangat rawan terhadap praktik ini, dan Kabupaten Bulukumba masuk dalam daftar 10 daerah paling rawan terhadap politik uang, berada di posisi ke-8. Hal ini tentu sangat memprihatinkan.
Baca Juga: Hingar bingar menjelang Pemilu 2024: Pengamat sebut mengalihkan perhatian ke suatu hal penting ini
Ketua DPK KNPI Kecamatan Bulukumpa, Suriyandi Asbir, melontarkan pandangan dan pemikiran mengenai maraknya transaksi politik uang di masyarakat Bulukumba.
"Kita berada di peringkat ke-8 di Indonesia sebagai salah satu daerah yang rawan terhadap politik uang. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan," tuturnya kepada WartaBulukumba.Com pada Kamis, 14 September 2023.
Alumnus Ilmu Politik Pemerintahan Unhas Makassar ini mendorong pihak penyelenggara pemilihan untuk terus melakukan inovasi baru dalam hal cara dan solusi untuk mengatasi praktik politik uang agar masyarakat tidak lagi memilih calon politik berdasarkan uang.
Baca Juga: Berebut suara NU di Pilpres 2024: Muhaimin Iskandar tidak memiliki pengaruh yang signifikan?
"Para penyelenggara harus mempertimbangkan inovasi dan mengembangkan pendekatan baru yang dapat melawan maraknya politik uang pada musim pemilihan legislatif dan kepala daerah saat ini,” ungkapnya.
"Tidak hanya fokus pada cara-cara lama yang sudah ada, penting untuk melakukan sosialisasi yang luas dan efektif di masyarakat," tambahnya.
Ia juga menyarankan agar para penyelenggara dapat melibatkan semua pihak terkait dalam upaya melawan politik uang, seperti Bawaslu, KPU, Panwas, PPK, dan PPS. Selain itu, perlu ada lahirnya inovasi baru yang menghindari cara-cara yang monoton.
