Tersedia di Indonesia namun Google Bard belum bisa diakses 450 juta orang di Uni Eropa

- 16 Mei 2023, 18:21 WIB
Gedung Putih memanggil para top eksekutif Google, Microsoft, OpenAI dan Anthropic pada Kamis 4 Mei 2023, untuk membahas kelebihan dan risiko Arificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan
Gedung Putih memanggil para top eksekutif Google, Microsoft, OpenAI dan Anthropic pada Kamis 4 Mei 2023, untuk membahas kelebihan dan risiko Arificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan /// Freepik/ rawpixel.com

Pembaruan baru untuk Google Bard memudahkan pengguna untuk mengidentifikasi sumber informasi. Saat pengguna meminta ringkasan topik, Google Bard sekarang akan menampilkan sumber informasi di bagian atas respons.

Pembaruan ke Google Bard juga merupakan pengembangan yang disambut baik bagi pengguna. Di masa lalu, pengguna merasa frustrasi karena tidak dapat dengan mudah mengidentifikasi sumber informasi yang digunakan dalam tanggapan Google Bard.

Pembaruan ke Google Bard merupakan peningkatan yang signifikan dari versi sebelumnya. 

Baca Juga: Lebih ngeri dibanding ChatGPT? Ketahui cara mengakses dan tips menggunakan Google Bard

 

Belum Tersedia di Eropa

Mengutip Wired.co.uk pada Selasa, 16 Mei 2023, Brando Benifei, MEP yang memimpin negosiasi tentang aturan kecerdasan buatan baru Eropa, tidak yakin mengapa Uni Eropa dikecualikan.

Sejumlah ahli yang berbicara dengan WIRED mencurigai bahwa Google menggunakan Bard untuk mengirim pesan bahwa undang-undang UE tentang privasi dan keamanan online tidak sesuai dengan keinginannya.

Namun lebih dari itu, ini bisa menjadi tanda bahwa teknologi AI generatif seperti yang ada sekarang pada dasarnya tidak sesuai dengan undang-undang privasi dan keamanan online yang ada dan sedang berkembang di UE.

Baca Juga: Ekonom ini memenangkan setiap taruhan yang dibuatnya untuk masa depan! Bagaimana jika memakai ChatGPT?Ketidakpastian seputar peluncuran Bard di wilayah tersebut muncul saat anggota parlemen blok tersebut sedang menegosiasikan draf aturan baru untuk mengatur kecerdasan buatan melalui Undang-Undang AI yang masih baru. Sejumlah undang-undang yang ada, mulai dari GDPR hingga Digital Services Act (DSA), mungkin juga menunda peluncuran sistem AI generatif di blok tersebut.

“[Itu mungkin] mereka mengambil kesempatan untuk mengirim pesan ke parlemen sebelum UU AI disetujui, mencoba mengarahkan suara dan memastikan pembuat kebijakan berpikir dua kali sebelum mencoba untuk mengatur model dasar,” kata Nicolas Moës, direktur Tata kelola AI Eropa di think tank The Future Society.

Halaman:

Editor: Sri Ulfanita


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah