Realisasi Anggaran DAK baru 39 persen, Fahidin HDK: Pemkab Bulukumba tidak fokus

 

WartaBulukumba - Mengaku sewot, legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fahidin HDK sangat menyayangkan realisasi anggaran Pemkab Bulukumba menunjukkan progress yang buruk.

Fahidin HDK mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp400 juta baru terealisasi Rp200 juta.

Namun setelah pihaknya melakukan pengecekan, ternyata realisasi anggaran Rp200 juta tersebut hanya sekitar Rp91 juta.

Baca Juga: 74 calon jemaah haji Bulukumba batal berangkat tahun ini

Baca Juga: Gardu induk Tanete dukung daya kelistrikan pariwisata Bulukumba

Ketua DPC PKB Bulukumba ini menegaskan bahwa realisasi anggaran Pemkab Bulukumba menunjukan progress yang buruk.

Terlebih lagi saat ini ada berbagai kasus kemanusiaan terhadap perempuan dan anak di Bulukumba  yang seharusnya menyita perhatian.

"Anggaran Rp400 juta DAK tapi realisasi baru Rp200 juta lebih. Setelah dicek, ternyata hanya baru Rp 91 juta Padahal banyak kasus kemanusiaan perempuan dan anak di Bulukumba," jelasnya kepada WartaBulukumba.com pada Rabu dini hari, 27 April 2022.

 

 

 

Fahidin HDK juga melontarkan penilaian, saat ini Pemkab Bulukumba tidak fokus terhadap pendampingan anak dan perempuan.

 

Sebelumnya, pada Selasa malam, Fahidin HDK mengunggah di akun media sosialnya.

 

"Sewot di malam 26 Ramadhan .. pemda tidak fokus melakukan pembinaan, pendampingan pada perempuan dan Anak.. Buktinya," tulisnya dalam sebuah unggahan di akun media sosialnya, seperti dilihat WartaBulukumba.com pada Selasa malam, 26 April 2022.

 

 

 

Anda sewot jg khan?.." imbuh Fahidin HDK.

 

Sebelumnya, pada Senin 18 April lalu, Fahidin HDK juga bersuara keras lantaran hingga April 2022, realisasi anggaran Pemkab Bulukumba baru lima persen lebih.

Seharusnya, pada triwulan pertama realisasi anggaran sudah mencapai hingga 25 persen.

Baca Juga: Beredar daftar nama calon jemaah haji Bulukumba yang berhak berangkat tahun ini

Lantas Fahidin HDK meminta Pemkab Bulukumba untuk melakukan pembenahan internal dalam pelaksanaan APBD.***