WartaBulukumba.Com - Angka-angka yang tidak masuk akal itu memang menggelembung sangat besar. Ratusan temuan menggelinding, beredar luas di jagat maya, diunggah dan dibagikan masyarakat. Sirekap KPU menjadi 'ruang gelap' bagi transparansi data dan menyisakan banyak pertanyaan di benak publik.
Serangkaian kejanggalan dalam data Pemilu 2024 menjadi perhatian utama, mendorong berbagai kalangan yang peduli untuk meneliti data hasil pemilu yang diunggah di aplikasi Sirekap dan situs pemilu2024.kpu.go.id.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengakui adanya kesalahan dalam proses pembacaan dokumen C1 melalui Sirekap, yang mempengaruhi sebanyak 2.325 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Di tengah situasi ini, Cyberity, sebuah komunitas yang berfokus pada keamanan siber dan perlindungan data, telah mengambil langkah proaktif dengan melakukan investigasi mendalam terhadap sistem keamanan aplikasi Sirekap dan situs pemilu2024.kpu.go.id, mengungkap beberapa temuan penting yang berpotensi mempengaruhi integritas pemilu.
Baca Juga: Banyaknya kesalahan input data di Sirekap KPU mengguncang kepercayaan publik
Komunitas ini beranggotakan para pegiat dan praktisi keamanan siber dan masyarakat sipil yang concern terhadap masalah siber dan perlindungan data.
"Untuk mendukung Pemilu 2024 jujur, transparan dan adil, kami meminta KPU memperlihatkan kepada publik perihal audit keamanan sistem dan audit perlindungan data WNI agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat," kata Ketua Cyberity Arif 'Bangaip' Kurniawan dalam siaran pers pada 17 Februari 2024, dikutip dari Aceh.Pikiran-Rakyat.Com.
Cyberity, dalam penyelidikannya, mengungkap beberapa fakta penting yang menyoroti kerawanan dalam sistem IT pemilu.
"Dari penelusuran situs yang kami lakukan, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut: Sistem pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di RRC, Perancis dan Singapura. Layanan cloud tersebut merupakan milik layanan penyedia internet (ISP) raksasa Alibaba," bunyi pernyataan Ciberity.
CIberity juga menyatakan bahwa posisi data dan lalu lintas email pada dua lokasi berada dan diatur di luar negeri, tepatnya, di RRC. Terdapat celah kerawanan keamanan siber pada aplikasi pemilu2024.kpu.go.id. Ketidakstabilan aplikasi Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Suara dan Manajemen Relawan terjadi justru ketika pada masa krusial, masa pemilu dan beberapa hari setelahnya.
"Kejanggalan-kejanggalan pada sistem IT KPU sudah terjadi sejak lama. Masalah ini terkesan dibiarkan begitu lama dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Hingga saat ini KPU belum menunjukkan niat untuk memperlihatkan kepada publik audit keamanan IT-nya," imbuh pernyataan Ciberity.
Pusat dari temuan mereka adalah penggunaan layanan cloud oleh pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id, yang servernya terletak di Republik Rakyat Cina, Perancis, dan Singapura. Layanan cloud ini, dimiliki oleh raksasa penyedia internet Alibaba, menimbulkan pertanyaan serius tentang pengelolaan data pemilu dan lalu lintas email yang diatur di luar negeri.
Baca Juga: Presiden PKS meminta penyelenggara Pemilu 2024 bertindak profesional
Sirekap pernah digunakan dalam Pilkada 2020
Sirekap tercatat pernah digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang lalu. Sistem perhitungan suara tersebut menggantikan Sistem Informasi Penghitungan (Situng) yang juga pernah digunakan pada pemilu presiden dan legislatif serentak 2019.
"Sirekap ini adalah alat bantu untuk memudahkan kita semua segera mendapatkan informasi tentang perolehan suara di TPS," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers pada Senin 12 Februari 2024 seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari BBC Indonesia.
"Jadi ini kepentingannya adalah, yang pertama, mempercepat publikasi. Kemudian yang kedua, mempermudah siapa pun untuk bisa mengakses informasi tersebut, karena jangkauannya kan 820.161 TPS,” sambungannya. Untuk melakukan penghitungan suara melalui Sirekap, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus mencatat hasil penghitungan suara keseluruhan di tempat pemungutan suara (TPS) di kerta C1 Hasil Plano.
“Hasil penghitungan suara yang original ada di situ,” jelas Hasyim.
Sirekap harus diaudit
Menyikapi keluhan masyarakat terhadap Sirekap, Bawaslu menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbuka dalam masalah ini.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mempersilakan siapa pun yang bersedia untuk mengaudit aplikasi Sirekap yang digunakan pada Pemilu 2024.
"Silakan saja. KPU itu terbuka, kok. Saya yakin Mas Hasyim (Ketua KPU RI) dan kawan-kawan terbuka untuk diaudit. Saya yakin kalau itu," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Jakarta, dikutip dari HaiBandungPikiran-Rakyat.Com pada Jumat 16 Februari 2024, menanggapi masukan sejumlah pihak agar aplikasi Sirekap yang digunakan pada Pemilu 2024 diaudit.***