WartaBulukumba - Jagat maya adalah lahan subur bagi konten hoaks terutama setiap menjelang perhelatan pesta demokrasi, salah satunya Pemilu 2024.
Temu ide dan pemikiran pun mengalir antara Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) di Gedung KPU RI, Jakarta pada Kamis, 28 Juli 2022.
Audiensi PRMN diterima oleh KPU RI yang diwakili Anggota KPU Yulianto Sudrajat dan August Mellasz.
Baca Juga: Catatan Kemenag terkait penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2022
Pihak menyambut baik audiensi PRMN sebagai media berjaringan terbesar di Indonesia saat ini.
dalam bincang hangat itu, Yulianto Sudrajat mengungkapkan ihwal media arus utama dan jaringannya dapat menjadi penyeimbang distribusi konten hoaks yang bertebaran di media sosial,.
Indonesia, kata Yulianto, bisa belajar dari maraknya informasi dan berita tanpa verifikasi berisi ujaran kebencian, SARA dan hoaks di platform media sosial pada Pemilu 2019.
Baca Juga: Untuk jaga kewibawaan ada tambahan seragam baru untuk Kementerian ATR/BPN
"Saat ini siapa pun bisa memproduksi berita atau postingan dan menyebarkannya tanpa verifikasi ke semua medsos," ujar Yulianto.
Hal tersebut, kata dia, sulit untuk dicegah sehingga dibutuhkan kolaborasi dengan media arus utama untuk menjernihkan informasi.
Sementara gelombang informasi yang dikotori hoaks dan konten negatif merusak pikiran banyak orang, menimbulkan efek merusak yang luar biasa di dunia nyata.
Baca Juga: Indonesia memblokir Yahoo, PayPal dan situs game online
"Bahkan Dewan Pers pun tidak dapat menjangkau konten-konten disinformasi atau konten menyesatkan milik perseorangan (di medsos) ini," kata Yulianto yang merupakan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023.
Dalam kacamata lebih luas Yulianto melihat persoalan hoaks, konten negatif, dan berita menyesatkan berkaitan erat dengan kedaulatan komunikasi di Tanah Air.
Kedaulatan komunikasi, menurut Yulianto, merupakan sebuah kondisi di mana negara pun kesulitan melakukan perlawanan lantaran ruang informasi digital dipenuhi unggahan-unggahan yang ada di media sosial.
Baca Juga: Malaka di tapal batas Indonesia-Timor Leste, bupatinya Doktor dan penduduknya mampu memanggil buaya
Sementara itu, hanya undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang bisa menjangkau, tapi itu pun masuk delik aduan.
Meskipun Kementerian Kominfo sudah men-takedown hoaks, ujaran kebencian, iau SARA, dan konten negatif setiap hari namun masih saja bermunculan.
"Efeknya bisa bermacam-macam seperti polarisasi antara masing-masing pendukung paslon sampai terjadinya disintegrasi bangsa," jelas Yulianto.
Baca Juga: WHO tetapkan cacar monyet darurat kesehatan, Kemenkes siapkan hal ini
Ia berharap media-media besar berjaringan seperti PRMN bisa mengonsolidasikan portal-portal online berbasis internet menjadi sebuah kekuatan media baru.
"Untuk mengangkal pemberitaan negatif di media sosial," tegasnya.
Anggota KPU RI August Mellasz membahas generasi milenial yang merupakan salah satu pemilih dan aset terbesar dalam pemilu.
Namun ia melihat generasi milenial saat ini lebih banyak terbuai oleh informasi di media sosial yang tidak konstruktif.
Sementara generasi milenial juga tidak hanya di Jakarta saja namun tersebar hingga pelosok daerah di Tanah Air.
"Padahal di daerah-daerah banyak potret anak muda yang selama ini tidak tercover dan mereka sangat penting untuk Pemilu 2024," kata August Mellasz.
Kepala Biro Pikiran-Rakyat.com Jakarta Aldiro Syahrian mengatakan kolaborasi menjadi salah satu kunci untuk melawan konten negatif dan informasi liar di media sosial.
PRMN yang saat in memiliki kekuatan jaringan 700 media serta memiliki akun ratusan akun media sosial berkomitmen untuk menciptakan ruang digital yang beretika sekaligus menjernihkan informasi.
PRMN juga memiliki komitmen terhadap membangun generasi muda berwirausaha melalui jaringan media yang terverifikasi.
Disclaimer: Artikel ini telah tayang sebelumnya di Pikiran-Rakyat.com berjudul "Bertemu Pimpinan KPU, PRMN Tekankan Pentingnya Keikutsertaan Pemilih Muda di Pemilu 2024".***