Network
Baca Juga: Mengenang Perang Yom Kippur 50 tahun silam: Saat geopolitik dunia berubah dimulai Oktober 1973
Kedua, soal resistensi wilayah. Hamas tidak mengambil kompromi dalam upaya merebut kembali seluruh tanah Palestina yang dijajah oleh Israel. Fatah, di sisi lain, cenderung lebih pragmatis dalam bernegosiasi demi memerdekakan Palestina, termasuk menerima pendudukan Israel di sebagian wilayah Palestina.
Ketiga, perspektif lawan. Israel dan sekutu-sekutunya menganggap Hamas sebagai teroris dan hanya mengakui PLO, yang didominasi oleh Fatah, sebagai representasi Palestina.
Pertentangan antara Hamas dan Fatah juga mencerminkan dinamika demokrasi di Palestina. Setelah pemilihan umum pertama pada 1996, Fatah menjadi pemenang dan Yasser Arafat menjadi presiden. Namun, Hamas menolak ikut serta dalam pemerintahan yang akan dibentuk oleh Fatah, karena merasa hal itu hanya akan melegitimasi kepemimpinan Fatah.
Kemenangan Hamas dalam pemilu 2006 mengubah lanskap politik Palestina. Mereka menguasai sebagian besar kursi parlemen dan berusaha memimpin Gaza, sementara Fatah tetap dominan di Tepi Barat. Konflik antara kedua faksi ini telah menciptakan ketegangan yang berkepanjangan di wilayah Palestina.
Namun, pada tahun 2017, terjadi upaya kolaborasi antara Hamas dan Fatah yang mencapai kesepakatan di Kairo, Mesir, dengan tujuan membentuk pemerintahan bersama. Namun, situasi ini terus berubah, terutama setelah AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 2017.
Serangan Hamas pada Oktober 2023 telah memperburuk situasi, memicu peringatan perang yang panjang dan sulit dari pemerintahan Israel yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu. Konflik antara Hamas dan Fatah, bersama dengan perubahan politik regional dan internasional, tetap menjadi tantangan besar dalam perjuangan menuju kemerdekaan Palestina.***
