Network
"Sementara di sisi lain, Sulsel diserang beras impor dari Vietnam. Dalam kondisi ini, Pemprov Sulsel bukannya berpikir bagaimana mengantisipasi hal serupa di tahun mendatang, malah membuat kebijakan keliru dengan gerakan tanam 1 miliar tunas pisang, ini kebijakan yang tidak populis, dan tidak menyentuh substansi, krisis pangan," tegasnya.
Berimbas Pemangkasan Anggaran Pembangunan SMAN 23 Makassar
Selain itu, anggaran tanam pisang sebesar Rp30 miliar dari APBD Sulsel tahun 2024, diduga telah menyedot pos-pos anggaran lain sebelumnya, termasuk anggaran rencana pembangunan gedung SMAN 23 Makassar tahun 2024, di mana sebelumnya, baik Disdik Sulsel maupun dari Komisi E DPRD Sulsel telah menganggarkan rencana pembangunan gedung milik SMAN 23 Makassar sebesar Rp10 miliar untuk pembangunan tahap pertama.
Selain itu, tertundanya pembangunan stadion di Makassar yang menjadi atensi sebagian besar warga kota Makassar.
Dalam kondisi seperti ini, Anchi menyarankan Pemprov Sulsel melakukan skala prioritas denganengesampingkan ego dan mimpi.
"Kita mesti realistis, saat ini kita sebaiknya mengutamakan sektor pendidikan, terutama menggelontorkan APBD Sulsel sebesar Rp 10 miliar, seperti rancangan awal bagi pembangunan gedung SMAN 23 Makassar tahun 2024.
Awasi Penggunaan APBD
Anchi menegaskan, pihaknya akan tetap melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran baik dari APBN maupun dari APBD dan APBDes, karena rawan penyalahgunaan, baik secara administratif maupun potensi penyelewengan anggaran di lapangan.
Pihaknya juga akan menggandeng seluruh cabang LSM PILHI di berbagai daerah agar melakukan monitoring terhadap penggunaan anggaran, jika ada indikasi pelanggaran, drinya meminta segera berkoordinasi dengan pengurus pusat.
Selain itu, dia mendorong PPATK guna melacak penggunaan aliran dana, sehingga sedini mungkin bisa mendeteksi penggunaan atau aliran dana, jika ada transaksi yang mencurigakan, perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan aturan yang ada.
"Budidaya pisang ini sudah menyita perhatian para pejabat baik Pj Gubernur Sulsel sebagai penginisiasi program maupun para walikota/bupati di berbagai daerah provinsi Sulawesi Selatan, namun diharapkan tidak memaksakan kehendak, dan apalagi penggunaan anggaran yang berlebihan, karena masih banyak yang perlu dan mendesak dibiayai oleh APBD maupun APBDes," tandasnya.***
