Network
Tanggapan Direktur PILHI
Hal ini ditanggapi oleh Direktur Eksekutif LSM PILHI, Syamsir Anchi. Menurutnya, kini warga Sulsel, tidak hanya bersiap menghadapi banjir air memasuki musim penghujan, namun juga siap-siaga 'kebanjiran' buah pisang, setidaknya tujuh bulan ke depan
"Bisa makan buah pisang sepuasnya, jika bosan bisa diolah jadi penganan atau cake aneka model dan rasa, dari olahan tradisional sampai modern. Itu jika sukses, bagaimana jika gagal? Mengapa pisang, bukan padi? Apa dampaknya terhadap swasembada pangan di Sulsel ? Mampukah meningkatkan hidup layak para petani?" urai Syamsir Anchi ketika dikonfirmasi pada Kamis, 30 November 2023 di Warkop Ardan Masogi, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Tamalanrea, Makassar.
Anchi, sapaan akrabnya, mengulas pula bahwa gagasan Pj Gubernur Sulsel tentu bertujuan baik, hanya tidak tepat.
"Hanya saja, swasembada pangan tidak akan tercapai dengan memutuskan budidaya tanam 1 miliar pisang karena pisang bukanlah makanan pokok, jelas ini langkah yang keliru," ujarnya.
Baca Juga: FAKK terima aduan pembangunan tanpa IMB di Tamalanrea Indah Makassar
Alumni Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unhas ini mengatakan, gerakan tanam 1 miliar tunas pisang serasa 'tanam paksa' di mana pelaksanaannya disebar ke desa-desa.
"Padahal para petani di desa sudah memiliki komoditas andalan, termasuk padi di kawasan Sidrap, jagung di kabupaten Jeneponto, kentang dan bawang di kabupaten Enrekang dan Toraja, cengkeh dan merica di Bulukumba dan Sinjai, dan lainnya," jelasnya.
Untuk diketahui bahwa baik dana desa maupun APBDes sudah memiliki pos-pos tersendiri, termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana desa. Jadi, jika ini dipaksakan ke desa-desa, apa bedanya dengan 'cultur stelsel' alias tanam paksa zaman Belanda.
Ia menambahkan, Pemprov Sulsel mestinya membuat stimulus bagi para petani milenial agar termotivasi menggarap ladang atau sawah dengan bantuan teknologi seiring dengan perkembangan zaman, yakni era 4.0. Selain itu, pihaknya mendorong Sulsel melakukan pembatasan alur beras yang ke luar, selama ini tidak ada pembatasan, ini perlu dibuatkan segera regulasi pembatasan beras ke luar.
Nah terbukti, kata pegiat aktivis lingkungan dan anti korupsi ini, bahwa tahun ini Sulsel jor-joran menyuplai beras untuk provinsi lain.
