Network
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI Abetnego Tarigan mengatakan tim tersebut adalah Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim dan Kantor Pertanahan Balikpapan.
“Pihak yang memiliki info dan data baik mengenai indikasi kepemilikan masyarakat adat ataupun indikasi konflik lainnya dapat menyampaikan kepada tim yang dibentuk gubernur, untuk menjadi bagian yang ditelaah dalam proses kerja yang sudah berjalan,” katanya, ditakik WartaBulukumba.com dari Pikiran-rakyat.com pada Senin.
Sementara itu pembentukan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur juga diikuti program pemindahan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Juga: Pemindahan ibu kota negara, Rizal Ramli: 'penghuninya dari RRC'
Jumlahnya mencapai 60 ribu ASN. Pemindahan tersebut dilakukan sebagai tahap pertama pada awal tahun 2024 mendatang.
Ditakik dari Portalsulut.pikiran-rakyat.com pada Senin, Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo di Magelang, Jawa Tengah, mengatakan sebanyak 60.000 ASN dan TNI-Polri disiapkan untuk pindah ke IKN Nusantara.
"Kami persiapkan untuk persiapan perpindahan ke ibu kota baru nanti, awalnya awal 2024 Cluster pertama ada 60.000 ASN dan TNI-Polri yang sudah harus tinggal di ibukota negara baru," jelas Tjahjo Kumolo.***
