Network
WartaBulukumba - Ibu Kota Negara sedang bergulir dalam 'pembangunan' dan 'pengawalan'.
Berdasarkan arahan Presiden Jokowi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Satgas untuk mengawal proses tata kelola hingga pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
"KPK sesuai permintaan Presiden Jokowi akan mendampingi proses pembangunan IKN. Kami membentuk satgas khusus untuk mendampingi yang terdiri dari tim Korsup, Monitoring dan Stranas PK," jelas Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, ditakik WartaBulukumba.com dari PMJ News pada Senin, 21 Maret 2022.
Baca Juga: Dana pembangunan ibu kota baru DKI Nusantara bakal dirogoh dari anggaran PEN
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengaku terkejut karena KPK ternyata telah membentuk satgas untuk mengawal dan mendampingi proses tata kelola IKN baru di Kalimantan Timur.
"Kami sangat senang tadi karena ternyata di KPK sudah ada Satgas IKN tersendiri. Tentu kami akan segera melakukan kerja sama dengan Satgas IKN yang ada di KPK," beber Bambang usai mendatangi kantor KPK di Gedung Merah, Jakarta, pada Senin.
Masyarakat pemilik tanah di wilayah IKN Nusantara bisa ajukan klaim
Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan pihak-pihak yang memiliki lahan di wilayah IKN dapat mengajukan klaim kepada tim yang dibentuk Gubernur Kalimantan Timur.
Baca Juga: Ibu kota baru Republik Indonesia, Menteri PPN sebut pembentukan DKI Nusantara
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI Abetnego Tarigan mengatakan tim tersebut adalah Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim dan Kantor Pertanahan Balikpapan.
“Pihak yang memiliki info dan data baik mengenai indikasi kepemilikan masyarakat adat ataupun indikasi konflik lainnya dapat menyampaikan kepada tim yang dibentuk gubernur, untuk menjadi bagian yang ditelaah dalam proses kerja yang sudah berjalan,” katanya, ditakik WartaBulukumba.com dari Pikiran-rakyat.com pada Senin.
Sementara itu pembentukan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur juga diikuti program pemindahan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Juga: Pemindahan ibu kota negara, Rizal Ramli: 'penghuninya dari RRC'
Jumlahnya mencapai 60 ribu ASN. Pemindahan tersebut dilakukan sebagai tahap pertama pada awal tahun 2024 mendatang.
Ditakik dari Portalsulut.pikiran-rakyat.com pada Senin, Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo di Magelang, Jawa Tengah, mengatakan sebanyak 60.000 ASN dan TNI-Polri disiapkan untuk pindah ke IKN Nusantara.
"Kami persiapkan untuk persiapan perpindahan ke ibu kota baru nanti, awalnya awal 2024 Cluster pertama ada 60.000 ASN dan TNI-Polri yang sudah harus tinggal di ibukota negara baru," jelas Tjahjo Kumolo.***
