WartaBulukumba - Eropa merupakan wilayah yang sangat banyak dikunjungi oleh kaum-kaum elit sampai sekarang.
Di bagian negara Eropa Timur terdapat negara Georgia. Bahkan negara Georgia berbatasan langsung dengan Laut Hitam yang terkenal itu.
Negara yang pernah ikut bergabung menjadi bagian dari Uni Soviet ini dihuni dengan warga yang memiliki corak kulit berwarna hitam.
Baca Juga: Kabar manis untuk anak Indonesia yang terhambat melaju di perguruan tinggi
Sampai datang masalah yang semakin pelik bagi negara ini. Berawal dari pemberlakuan undang-undang Pemilu baru yang kontroversial membuat suasana semakin memanas.
Melansir Reuters, pada hari Kamis 25 Maret 2021 Georgia kembali memberlakukan pembatasan pemungutan suara.
Tapi, dalam andil kali ini pembatasan tersebut masih terus diupayakan dari pihak Partai Republik.
Baca Juga: Taiwan melaporkan 'serangan terbesar' armada pesawat tempur China
Sehingga dari pengaruhnya akan berdampak pada pemilih kulit hitam yang ikut serta salam pemilihan negara.
Keputusan yang baru saja ditegaskan itu memperingatkan Partai Demokrat, yang baru beberapa bulan lalu merayakan kemenangan bersejarah dalam pemilihan presiden dan dua kampanye senat di Georgia yang membantu membebaskan Gedung Putih dan Senat AS untuk partai mereka di Washington.
Sampai akhirnya Gubernur dari Partai Republik Brian Kemp menandatangani undang-undang tersebut, kembali para aktivis angkat suara akan memperjuangkan haknya.
Baca Juga: Istri-istri tentara di Bulukumba tebar semangat dan peduli pada prajurit TNI yang terkena musibah
Dalam keputusan tersebut memaksakan adanya identifikasi baru untuk surat suara yang tidak hadir. Bahkan sampai membatasi kotak penyerahan surat suara.
Pejuang yang tidak setuju keputusan itu melansir bahwa ini salah satu trik untuk mengurangi kesempatan bagi pemilih kulit hitam dalam menentukan pilihan.
Kemp membeberkan, dia berharap akan membuat kontra dari kiri politik dan bahwa dia tidak menawarkan permintaan maaf karena "Mengambil langkah lain untuk membuat pemilihan kita adil dan aman."
Baca Juga: Habib Rizieq: hanya manusia tidak beragama yang menganggap undangan beribadah sebagai penghasutan
Bahkan pengusaha sukses yang berkiprah di dunia politik ini kembali menyinggung isu kecurangan pemilu 2020 lalu.
Kecurangan dari Partai Republik tersebar luas tetapi tidak berdasar setelah mantan Presiden Donald Trump kalah dari Presiden Joe Biden, seorang Demokrat.
“Tidak diragukan lagi ada banyak masalah yang mengkhawatirkan tentang bagaimana pemilu ditangani, dan masalah tersebut menyebabkan krisis kepercayaan di kotak suara di sini di Georgia,” beber Kemp.
Baca Juga: Jumat bersih, Waka Polres Bulukumba terjun langsung cabut rumput
Keputusan kali ini merupakan salah satu dari lebih dari 250 RUU Partai Republik yang mengusulkan batas pemungutan suara baru di seluruh negeri sejak kekalahan Trump pada November.
Keputusan itu disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat negara bagian pada Kamis sore; tidak ada anggota parlemen Demokrat yang memilih tindakan tersebut.
Ditanya tentang upaya legislator Republik untuk membatasi akses suara di seluruh Amerika Serikat, Biden pada hari Kamis menyebut tindakan tersebut "Tidak Amerika."
Baca Juga: Generasi Baby Boomer yang kaya akan menjadi 'penguasa' cryptocurrency
Melihat versi awal dari keputusan itu, undang-undang tersebut berusaha untuk membatasi pemungutan suara hari Minggu, yang akan membatasi program partisipasi pemilih tradisional "Souls to the Polls" yang populer di gereja-gereja Hitam.
"Hari itu kembali seperti semula setelah Demokrat mundur, dan hari pemungutan suara tambahan pada hari Sabtu juga dimasukkan," ketentuan yang dikutip oleh Partai Republik sebagai contoh undang-undang yang membuat pemungutan suara lebih mudah diakses.
Hingga membuat Undang-undang Georgia akan dijadikan sebagai langkah awal untuk melakukan kejahatan pelanggaran ringan.
Baca Juga: Terong Pustaka wujud inovasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba
Bahkan berdampak bagi pemilih yang rela ikut antrean panjang. Lalu bukan hanya itu saja, bahkan keputusan ini mengatur hotline penipuan, melarang kantor pemilihan daerah setempat mengambil jeda saat menghitung surat suara dan mempersingkat siklus pemilihan putaran kedua dari sembilan minggu menjadi empat minggu.
Sehingga bagi dewan pemilihan negara bagian memiliki kekuasaan untuk menggantikan dewan pemilihan daerah setempat dan mengizinkan tantangan terhadap kelayakan memberikan suara.***