Syarat IKN baru, pakar ekonomi Muhammadiyah: Di Papua harus ada beberapa kementerian

WartaBulukumba - Di sana harus terlibat moderasi dan khas Indonesia. Itu syarat penting bagi IKN baru.

Hal itu diungkapkan Prof. Bambang Setiadji, pakar ekonomi sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT).

Dia menguraikan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) moderasi itu berupa sikap atau kebijakan negara yang merata dalam pembangunan.

Baca Juga: Kemenag menggelar Sidang Isbat penetapan Idul Fitri pada 1 Mei 2022

Dia mencontohkan misalnya pusat pemerintahan berada di IKN baru, dan Jakarta sebagai daerah khusus untuk komersil, maka di Papua harus ada beberapa kementerian yang berada di sana.

“Sebaiknya 3 atau 4 kementerian ditaruh di Irian, di Papua,” jelas Prof. Bambang pada Kamis 21 April 2022 di acara Seminar Pra Muktamar Muhammadiyah – ‘Aisyiyah ke-48 yang digelar hybrid di UMKT, dikutip dari laman Muhammadiyah.

Di acara yang diikuti juga oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ini, Bambang Setiadji menjelaskan keberadaan beberapa kementerian di Papua dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan pembangunan di Papua.

Baca Juga: Lonjakan penumpang kapal laut termasuk di Sulawesi Selatan pada mudik Idul Fitri, hindari tanggal-tanggal ini

Usaha tersebut sebagai bisa digunakan oleh pemerintah sebagai langkah menjaga integrasi supaya Papua tidak lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, terkait dengan IKN yang baru dia berharap tidak menjaga daerah eksklusif. Jangan sampai masyarakat adat hanya menjadi ‘penonton’.