Network
WartaBulukumba - Di sela-sela desing peluru tajam, kepulan asap bom, dan reruntuhan bangunan, selalu terselip perjuangan sipil yang sebenarnya yaitu diplomasi.
Salah satu fakta di Myanmar yaitu kerasnya perlawanan bersenjata dari milisi pejuang.
Realitas itu tidak melumerkan upaya para pegiat demokrasi lainnya yang menentang junta militer di Myanmar untuk memohon kepada Australia untuk memberikan sanksi kepada para jenderal junta militer di negara yang porak poranda akibat kudeta 1 Februari.
Dilansir WartaBulukumba dari The Guardian, Rabu 19 Mei 2021, hampir 400 organisasi masyarakat sipil di Myanmar meminta Australia menutup pintu-pintu bagi bisnis yang menopang rezim junta militer.
Baca Juga: Ada temuan di internal Microsoft bahwa perempuan 'dilecehkan dan direndahkan'
Sepucuk surat terbuka mereka berikan kepada menteri luar negeri, Marise Payne, mengutuk "kelambanan yang memalukan" Australia dan mendesaknya untuk menjatuhkan sanksi baru untuk mendelegitimasi rezim militer dan memeras sumber pendanaan asingnya.
"Kami 390 organisasi masyarakat sipil di seluruh Myanmar dikejutkan oleh kelambanan Australia yang terus berlanjut terhadap Myanmar, yang membuat junta militer teroris berani," bunyi surat yang dikirim ke Payne.
“Kami mencatat bahwa Australia belum menjatuhkan sanksi pada kepemimpinan militer, termasuk panglima tertinggi militer Myanmar, jenderal senior Min Aung Hlaing, atau konglomerat mereka Myanmar Economic Corporation atau Myanma Economic Holdings Limited, sangat kontras dengan tindakan tersebut. diambil oleh sekutu Australia, AS, Kanada, UE, dan Inggris."
Baca Juga: Warga Ashkelon di wilayah Zionis harus hidup di tempat penampungan roket
