Network
WartaBulukumba - Myanmar hari ini adalah ancaman bagi sipil saat masih berada dalam cengkeraman Junta Militer Myanmar.
Setidaknya imbauan implisit memuat pesan tersebut saat ebih dari 200 organisasi masyarakat sipil, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International, pada Rabu 4 Mei 2021 meminta Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan embargo senjata di Myanmar.
Embargo senjata ini bertujuan untuk membantu melindungi warga sipil.
Baca Juga: Semikonduktor langka, ada produsen mobil kembali ke spedometer analog kuno
"Menerapkan embargo senjata global terhadap Myanmar adalah langkah minimum yang diperlukan Dewan Keamanan untuk menanggapi kekerasan militer yang meningkat," kata kelompok masyarakat sipil dari seluruh dunia dalam sebuah pernyataan bersama.
Para diplomat mengatakan Dewan Keamanan tidak mungkin memberlakukan embargo senjata karena China dan Rusia melindungi Myanmar. Rusia dan China memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB bersama dengan Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris .
"Kami tidak mendukung pemberian sanksi dan kami menganggapnya sebagai upaya terakhir dalam menangani konflik," kata Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun pada Senin 3 Mei 2021, ketika ditanya apakah Beijing akan mendukung tindakan Dewan Keamanan PBB yang lebih kuat terhadap Myanmar.
Baca Juga: Rumah sakit di India krisis oksigen, keluarga pasien beralih ke pasar gelap
Dewan Keamanan telah mengadakan beberapa pertemuan tertutup tentang situasi di Myanmar.
