Network
Baca Juga: Pendataan non ASN 2024: Simak cara cek data non ASN di laman BKN
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menekankan keterbukaan KPU dalam menanggapi saran untuk mengaudit aplikasi Sirekap. Ia menyatakan kepercayaannya pada KPU dan Ketua KPU, Hasyim, dalam menerima audit tersebut. Bagja menyampaikan hal ini di Jakarta pada 16 Februari 2024.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mempersilakan siapa pun yang bersedia untuk mengaudit aplikasi Sirekap yang digunakan pada Pemilu 2024.
"Silakan saja. KPU itu terbuka, kok. Saya yakin Mas Hasyim (Ketua KPU RI) dan kawan-kawan terbuka untuk diaudit. Saya yakin kalau itu," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Jakarta, Jumat 16 Februari 2024, dikutip dari HaiBandung.Pikiran-Rakyat.com.
Baru-baru ini, isu mengenai Sirekap menjadi topik hangat di media sosial, dengan kecurigaan adanya manipulasi atau penggelembungan data. Kekhawatiran ini muncul karena adanya perbedaan antara data suara di tempat pemungutan suara (TPS) dengan data yang tercatat dalam Sirekap.
Baca Juga: Cara cek data non ASN di BKN: Memetakan tenaga pelayanan publik non PNS se-Indonesia
Mengenai isu ini, Rahmat Bagja mengklarifikasi bahwa Sirekap adalah sistem baru yang mungkin memiliki beberapa kesalahan teknis. Ia meminta agar masyarakat tidak membesar-besarkan isu ini atau mengasumsikan adanya penambahan suara untuk calon tertentu. Bagja berharap agar isu ini tidak berkembang lebih lanjut dan menegaskan bahwa kemungkinan terjadinya kesalahan dalam sistem adalah bagian dari proses trial dan error.
Reaksi kubu AMIN
Bambang Widjojanto, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), menilai permintaan maaf yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai langkah yang tidak efektif. Menurutnya, tindakan konkret seperti memberikan akses audit sistem IT KPU kepada setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah cara yang lebih tepat untuk menunjukkan penyesalan.
Bambang, berbicara di Rumah Koalisi Perubahan di Jakarta Selatan, menekankan pentingnya KPU untuk menjaga kepercayaan publik dalam sistem penghitungan suara. Ia berpendapat bahwa tanpa integritas, masyarakat akan mulai meragukan keandalan proses tersebut.
Ketidakpercayaan publik dan penurunan partisipasi dalam proses elektoral menjadi kekhawatiran yang diungkapkan Bambang, menyatakan bahwa hal ini bisa berdampak psikologis terhadap keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan.
