WartaBulukumba.Com - Ada apa di balik tabir digital Sirekap milik KPU? Suara-suara berbisik, dan ada pula berubah menjadi deru ombak yang menggelegar. Rakyat hanya menatap layar, menyaksikan suara mereka di Pilpres 2024 bertransformasi menjadi 'angin puyuh' yang tak terduga.
Benarkah Sirekap KPU sudah disetting sedemian rupa untuk memenangkan Prabowo-Gibran?
Salah satu suara menggelegar datang dari anggota Dewan pakar Timnas AMIN, Bambang Widjojanto yang menyebut bahwa sistem di website KPU telah diatur sedemikian rupa. Hal tersebut, diungkapkan dalam konferensi pers Timnas AMIN, dikutip dari akun Instagram @terangmedia pada Sabtu, 17 Februari 2024.
Baca Juga: Presiden PKS meminta penyelenggara Pemilu 2024 bertindak profesional
Sistem yang membangun setting-nya
Bambang mengatakan bahwa terdapat algoritma sistem yang telah diatur untuk memenangkan salah satu paslon.
“Berdasarkan analisis forensik terhadap server KPU, kami menduga, tadi Adit itu agak sopan, tapi kami dugaan yang kami lakukan sama tim forensik ada logaritma sistem yang sudah di setting untuk pemenangan paslon tertentu,” ujar Bambang Widjojanto.
Bambang mengatakan bahwa jika ada revisi di salah satu TPS maka akan mengubah TPS lainnya, ia menyebut bahwa hal ini bukan angka yang dicatat melainkan sistem KPU yang telah di setting.
“Jadi kalau ada revisi di satu TPS, maka akan mengubah TPS yang lain, ini bukan sekedar angka yang dicatat tapi sistem itu yang membangun setting-nya,” ujar Bambang.
Logaritma sistem memenangkan salah satu paslon
Bambang Widjojanto juga menyebut bahwa logaritma sistem memenangkan salah satu paslon tertentu yang secara otomatisasi di atas 50 persen.
“Jadi logaritma sistem itu memenangkan paslon tertentu yang secara otomatisasi di atas 50 persen,” kata Bambang Widjojanto yang mengakhiri konferensi pers.
Pakar sebut Sirekap masih bisa dipercaya masyarakat
Setiadi Yazid, Pakar Keamanan Siber dari Universitas Indonesia (UI), mengungkapkan bahwa data yang dikumpulkan oleh Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai acuan untuk hasil penghitungan suara dalam Pemilu 2024.
Setiadi menekankan bahwa KPU perlu melakukan dua hal penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap Sirekap.
"Secara teoritis bisa dipercaya. Tapi trust itu kan dua pihak, KPU harus membuka diri. Perbaiki sistem yang bermasalahnya. Memang mereka harus ada perbaikan hal-hal yang gak masuk akal. Jadi semua kesalahan yang dilaporkan segera diperbaiki. Jadi perlu dibangun trust KPU dan masyarakat," kata Setiadi dikutip dari Antara pada Sabtu.
Menurutnya hal itu tidak sulit mengingat perangkat lunak yang digunakan mudah untuk dipantau oleh pengelola. Sehingga ketika ada kesalahan dari program yang membaca tulisan tangan tidak tepat dari Form C1 plano di setiap tempat pemungutan suara (TPS) maka pihak pengelola bisa langsung mengubah data yang tidak tepat tersebut sesuai dengan kondisi awalnya.
"Itu tidak sulit, harusnya gampang dicek dan diubah, jadi ini memang bukan ada gerakan untuk mengubah dan memenangkan satu pihak. Kesalahannya dari perangkat lunak tapi mudah untuk diperbaiki," katanya.
Hal kedua yang perlu dilakukan KPU dalam pengelolaan Sirekap agar tetap bisa menjaga kepercayaan publik ialah dengan lebih komunikatif saat ditemukan kesalahan pada Sirekap. Komunikasi perlu dilakukan KPU kepada masyarakat tidak cukup satu kali, tapi bisa dilakukan berulang sehingga masyarakat dapat mempercayai informasi yang dihadirkan lewat Sirekap.***