Politik dinasti di negara republik: Hanya mungkin diperankan oleh mereka yang sudah putus urat malunya

- 21 Oktober 2023, 20:23 WIB
Ilustrasi lukisan surealis 'politik dinasti' oleh Alfian Nawawi - Politik dinasti di negara republik: Hanya mungkin diperankan oleh mereka yang sudah putus urat malunya
Ilustrasi lukisan surealis 'politik dinasti' oleh Alfian Nawawi - Politik dinasti di negara republik: Hanya mungkin diperankan oleh mereka yang sudah putus urat malunya /WartaBulukumba.Com

WartaBulukumba.Com - Kemarau panjang belum usai, sementara 'gaduh nasional' di ruang polemik pun tak henti bersemi. Republik ini sedang menuju pesta demokrasi di Pemilu 2024 dan Oktober tahun ini sangat menarik lantaran meruyak isu politik dinasti.

 

Di tengah gonjang ganjing isu politik dinasti yang dikait-kaitkan dengan keluarga Presiden Jokowi, sangat menarik untuk mendengarkan pandangan seorang pengamat dari Atlantika Nusantara Institute, Jacob Ereste. Dia menyebut 'putus urat malu'.

Jacob Ereste mengungkapkan bahwa pendapat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tentang politik dinasti yang dipautkan dengan keluarga Presiden Joko Widodo, semakin meyakinkan bahwa politik dinasti - yang semestinya dinasti kekuasaan - benar adanya terjadi di Indonesia pada pemerintahan Joko Widodo, seperti yang riuh digunjingkan oleh berbagai kalangan.

Baca Juga: Viral lagi antara UAH, Anies Baswedan dan 'Jin'

"Naifnya politik dinasti atau dinasti kekuasaan ini, tidak bisa bertaut sedikit pun dengan tatanan etika, moral dan akhlak. Sebab pandangan fanatisme tentang hukum di Indonesia bisa dibenarkan, sebab tidak ada pasal yang melarang politik dinasti atau dinasti kekuasaan yang hendak dibangun dan dibudayakan itu," kata Jacob Ereste dalam wawancara online pada Sabtu, 21 Oktober 2023.

Inilah celakanya, lanjut Jacob Ereste, jika pengetahuan dan pemahaman tentang hukum abai pada tatanan etika, moral dan akhlak maupun nilai-nilai budaya kepatutan. Hingga kesan pembelaan terhadap perilaku yang tidak patut itu jadi mendapat pembenaran. Karena fanatis pada pandangan dan pemahaman terhadap hukum yang tidak melarang perbuatan yang tidak beretika dan tidak bermoral itu.

"Setidaknya, dalam tata negera berbentuk republik seperti Indonesia yang juga sudah sesumbar sebagai negara yang menyunggi demokrasi, maka birahi untuk menghadirkan budaya dinasti di republik ini sungguh tak bermalu," ujarnya.

Halaman:

Editor: Sri Ulfanita


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x