Pilpres curang terstruktur, sistematis dan massif akibat KKN dan politik dinasti potensial diboikot rakyat

29 November 2023, 00:59 WIB
Ilustrasi Pilpres 2024 - Pilpres curang terstruktur, sistematis dan massif akibat KKN dan politik dinasti potensial diboikot rakyat /ANTARA/

WartaBulukumba.Com - Dalam ruang yang dihiasi aroma kopi dan diskusi yang dipandu kemerdekaan pikiran, Posko Relawan Rakyat Indonesia Anti Pemilu dan Pilpres curang, termasuk pemilu di daerah, menghadirkan diskusi terbaru mereka.

Dalam diskusi rutin yang menjadi titik fokus pada Rabu, 29 November 2023, di Cafe Bintang, Jakarta Pusat, terang benderang dibahas isu yang menyentuh urat nadi demokrasi Indonesia.

"Mengapa Pemilu 2024 Harus Diboikot?" menjadi pusat perhatian. Di tengah tiga sosok penting—Beathor Suryadi, aktivis senior yang pernah berada di lingkungan Istana sebagai anggota KSP, Hendrajid, aktivis dan jurnalis, serta Marwan Batubara, pengamat pertambangan yang tegas mengkritisi kebijakan pemerintah—muncullah pencerahan.

Baca Juga: Hingar bingar menjelang Pemilu 2024: Pengamat sebut mengalihkan perhatian ke suatu hal penting ini

Pernyataan pers yang dirilis pada 27 November 2023 oleh Presidium Posko Relawan Rakyat Indonesia (PPRI) memberikan pandangan utuh atas peristiwa ini.

"Kami bukan sekadar menggugat kecurangan, tapi ingin mengeksplorasi potensi gerakan pemboikotan sebagai jawaban atas praktik terstruktur, sistematis, dan massif yang mendarah daging dalam Pilpres yang berbau KKN dan politik dinasti," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi WartaBulukumba.Com

Disibak pula bahwa diskusi yang digelar bukan semata-mata retorika kosong, tetapi merupakan panggilan untuk konsolidasi. Tujuannya, untuk memadukan kekuatan berbagai kalangan yang peduli akan nasib bangsa ini.

Baca Juga: Menuju Pemilu 2024: Masih banyak politisi dan aktivis belum memaksimalkan media sosial

Diskusi ini menjadi momentum memperteguh barisan kaum pergerakan yang berkomitmen menyelamatkan Indonesia dari ancaman kehancuran.

Namun, di balik semua itu, ada sebuah prinsip yang lebih dalam. Mengapa gerakan ini muncul? Suara kritis PPRI mengingatkan bahwa menegakkan demokrasi dan menjaga konstitusi dari ambisi zalim penguasa adalah tugas setiap warga negara.

Mereka adalah pemilik suara yang tidak ingin disalahgunakan atau dikooptasi untuk kepentingan sempit.

Baca Juga: Antara jurnalis online dan kaderisasi partai politik yang sehat: Pakar ungkap keterkaitannya

Dalam pencerahan itu, tampaknya "Pemilu 2024" bukan sekadar urusan mencoblos di bilik suara. Itu adalah pertarungan nilai, kejujuran, dan keadilan.

Gerakan pemboikotan bukanlah hentakan sepihak, melainkan seruan bersama untuk menjaga integritas demokrasi Indonesia.

Penyelenggara berharap, dalam ruang diskusi ini, jalinan pikiran-pikiran yang terjalin dari rentetan kata dan argumentasi tidak hanya menjadi sekadar titik berita, tapi semacam semangat yang menggerakkan semakin banyak warga negara untuk terlibat aktif dalam membangun peradaban demokrasi di republik ini.***

Editor: Nurfathana S

Tags

Terkini

Terpopuler