Kerap merugikan siswa dan ada aroma bisnis! PILHI desak Kemendikbud evaluasi Sistem Zonasi PPDB

- 14 Juli 2023, 18:10 WIB
Ilustrasi PPDB  - PILHI desak Kemendikbud evaluasi Sistem Zonasi PPDB
Ilustrasi PPDB - PILHI desak Kemendikbud evaluasi Sistem Zonasi PPDB /Unsplash/Rafael Atantya

Jika diverifikasi secara benar, maka data yang menumpang kartu keluarga akan terbaca dengan berkas yang masuk,.

Namun, lanjut Anchi, hal ini kurang diperhatikan malah diabaikan, asal jarak dekat dari sekolah atau tidak jauh dari zona dengan cara potong kompas memungkinkan casis bisa lolos.

"Kisruh PPDB jalur zonasi selalu saja bikin gaduh, dan tidak efektif dalam menjaring casis, mau tidak mau, jalur zonasi ini harus dihapus," tegas Anchi.

Baca Juga: Recommended di Bulukumba buat putri Anda: Menggapai Cahaya di Rumah Tahfidzh Al Quran AL-MANAF

Aroma Bisnis Di Sekolah

Telusur WartaBulukumba.com melalui hasil investigasi di lapangan selama sepekan, kerap dijumpai orang tua yang dimintai sejumlah uang agar anaknya bisa lulus dalam PPDB tahun 2023.

Sebut saja namanya, Halijah, bukan nama sebenarnya, ia mengaku dimintai Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk bisa lolos PPDB di salah satu SMUN favorit di kota Makassar.

Begitu juga dengan ibu Norma, bukan nama aslinya, ia juga mengaku dimintai sejumlah uang agar anaknya diluluskan oleh orang dalam, hanya saja ia tidak menyebut nilai dan asal sekolahnya. Selain itu, jual beli LKS masih terjadi, sejatinya ini ditanggung oleh alokasi dana dari Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Baca Juga: Bulukumba jadi pilot project UNICEF penanganan anak tidak sekolah

Terkait hal itu, Syamsir Anchi juga mengungkapkan bahwa memang masih seringnya dijumpai pihak sekolah dimana-mana diduga melakukan pungutan berdalih sumbangan kepada tiap siswa-siswi.

"Padahal jelas ada aturan main yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan di sekolah baik sekolah negeri maupun swasta," ungkapnya.

Halaman:

Editor: Nurfathana S


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah