Network
WartaBulukumba - Seorang siswa kerap harus menemui takdirnya di perbatasan waktu dan jarak. Dia harus menjadi penjelajah di jalan setapak yang lengang dan tidak aman, di tengah lorong-lorong pengap tak bersahabat. Pemberlakuan Sistem Zonasi PPDB ada di sana, di antara langkah kaki tertatih siswa menuju sekolah yang lokasinya terentang jauh.
Menanggapi realita itu, Direktur Eksekutif LSM PILHI, Syamsir Anchi, mendesak Kemendikbud untuk menghapus Sistem Zonasi PPDB.
Hadirnya Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), menurut Syamsir Anchi, k erap merugikan calon siswa atau peserta didik baru baik yang bermukim di sekitar sekolah maupun yang jauh.
"Mereka yang dekat dengan sekolah belum tentu bisa lolos, apalagi yang jauh domisilinya, memungkinkan numpang Kartu Keluarga (KK) pada keluarga atau kenalan yang dekat area sekolah pilihan. "calon siswa bisa numpang kartu keluarga dalam sistem zonasi," terang Anchi, panggilan akrab Syamsir Anchi kepada WartaBulukumba.com pada Jumat,14 Juli 2023 di kafe Ardan Masogi, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Tamalanrea, Makassar.
Sejak diberlakukannya sistem zonasi, lanjut Anchi, seleksi penerimaan casis tidak berjalan fair, hal ini karena adanya kebijakan dari diknas untuk menumpang KK yang berpotensi manipulatif, dan pemalsuan data.
Meskipun, ada pernyataan setiap casis soal berkas atau data yang dikumpulkan siswa ke pihak sekolah sebagai fakta integritas yang ditanda tangani setiap casis, namun itu hanya formalitas di atas kertas saja, data-data diduga tidak diverifikasi sebagaimana mestinya, buktinya banyak casis yang di luar zona bisa lulus dalam seleksi PPDB.
Baca Juga: Mengenal lebih dekat Suci Safwa Salsabila, S.KM.,M.AKK, lulusan predikat cumlaude Unhas
