Network
"Bahkan inisiatif puncaknya, yang dimaksudkan sebagai monumen besar warisannya- pembangunan ibu kota baru yang disebut Nusantara, untuk menggantikan ibu kota yang ada di Jakarta tampaknya merupakan perwujudan dari kemunduran tersebut," muat media itu lagi.
TIME menulis bagaimana proyek untuk memindahkan IKN dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan telah menuai banyak skeptisisme dan kritik. Mulai dari konsultasi publik yang tidak memadai, sengketa lahan dengan masyarakat adat, hingga kekhawatiran mengenai investasi China yang menurut para kritikus menjadikan Nusantara sebagai "Beijing Baru".
TIME menulis awalnya sejumlah kekhawatiran bahwa Jakarta yang tak dapat dihuni lagi menjadi alasan ibu kota baru menjadi keharusan. Mulai dari kemacetan, polusi, pencemaran, termasuk isu akan tenggelam pada 2050.
"Namun implikasi yang lebih berbahaya di mana para pengamat memperingatkan adalah sifat tidak demokratis dari ibu kota baru yang terletak ratusan mil jauhnya dari Jakarta dan akan beroperasi tanpa pemimpin daerah terpilih, yang akan menonjolkan di negara yang saat ini merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia," tulis media itu lagi.
Penghuni IKN dari RRC?
Dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Fadli Zon Official pada 2021, ekonom Rizal Ramli membeberkan pemindahan ibu kota negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur justru akan menguntungkan China.
"Nanti penghuninya dari RRC yang menjadi penduduk di situ. Bisa jadi ibu kota baru tapi jadi ibu kota Beijing baru, bukan ibu kota Republik Indonesia baru," kata Rizal Ramli.
Imbas lainnya menurut Rizal Ramli, ibu kota baru di tempat seperti Kalimantan Timur akan membuat pejabat kian merasa nyaman lantaran 'sulit didemo'.
"Kalau Presidennya terpilih dari situ, mereka tidak takut, karena kalau di Jakarta mereka bisa didemo dari rakyat biasa hingga mahasiswa. Kalau ibu kotanya di Kalimantan Timur, siapa yang mau demo? Rakyat mau mengeluh pun enggak bisa," ujarnya.
Ekonom ini pun lantas membuat perbandingan dengan sistem kerajaan pada zaman dahulu.
