Network
Baca Juga: Ada 1.984 kali bencana terjang Kabupaten dan Kota Bogor sepanjang 2021, didominasi tanah longsor
Untuk tahap pertama akan fokus pada pengembangan akses infrastruktur bagi IKN sehingga rencananya anggaran untuk aspek ini akan masuk dalam kategori pemulihan ekonomi dalam Program anggaran PEN 2022.
"Kita nanti bisa desain kebutuhan awal terutama pelaksanaan akses infrastruktur bisa masuk dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi dalam Program PEN 2022," kata Sri Mulyani.
Untuk tahun 2023-2024, Sri Muyani menyebut masih akan dilihat dan disesuaikan dengan perkembangan Covid-19.
Baca Juga: Kasus Omicron di Indonesia melonjak, Kemenkes sebut 748 kasus terkonfirmasi
Terlebih lagi, dari sisi kebijakan fiskal sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020 maka defisit 2023 harus kembali ke level 3 persen sehingga pemerintah akan benar-benar menjaga defisit tetap terkendali di tengah kebutuhan anggaran yang banyak
"Artinya 2022-2024 penanganan COVID-19, penyelenggaraan pemilu dan IKN semuanya ada dalam APBN yang akan kami desain. Pada saat yang sama defisit maksimal 3 persen mulai 2023. Ini akan diupayakan untuk semua tetap terjaga," kata Sri Mulyani.
Adapun anggaran pembangunan IKN 2025-2045 masih melihat keseluruhan kebutuhan estimasi jangka menengah hingga panjang.***
