WartaBulukumba - Mahkamah Agung Indonesia akan melaksanakan reformasi penting di tahun 2023 dalam upaya untuk meningkatkan kinerja lembaga tersebut.
Ditakik dari info grafis Antara pada Sabtu, 25 Februari 2023, reformasi ini bertujuan untuk mempercepat proses peradilan, meningkatkan kualitas putusan pengadilan, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan administrasi Mahkamah Agung.
Salah satu langkah yang akan diambil adalah penggunaan teknologi informasi yang lebih maju, seperti implementasi sistem digital dalam pengolahan dokumen dan pengaduan.
Baca Juga: Hujan lebat mengguyur sejumlah kota besar di Indonesia, Jakarta sampai Makassar
Selain itu, Mahkamah Agung juga berencana untuk meningkatkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta memperbaiki tata kelola dan manajemen administrasi.
Diharapkan bahwa reformasi ini akan membawa perubahan positif bagi sistem peradilan Indonesia secara keseluruhan, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih cepat, akurat, dan adil bagi seluruh masyarakat.
Sistem digital dalam pengolahan dokumen dan pengaduan adalah suatu sistem yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memproses dan mengelola dokumen serta pengaduan dalam bentuk digital.
Baca Juga: Cedera paling parah namun Kapolda Jambi mendahulukan anggotanya dievakuasi
Sistem ini dapat mengurangi waktu, biaya, dan risiko kesalahan dalam pengolahan dokumen dan pengaduan.
Penerapan sistem digital dalam pengolahan dokumen dan pengaduan di Indonesia sebelumnya pernah diulas dalam Laporan World Bank Group berjudul "Indonesia Digital Government Handbook" (2019).
Laporan itu memberikan panduan mengenai penerapan teknologi digital dalam pemerintahan Indonesia, termasuk di dalamnya adalah penggunaan sistem digital dalam pengolahan dokumen dan pengaduan.
Baca Juga: Dosen UII Yogyakarta tidak hilang, Polri sebut ada bukti Ahmad Munasir masuk Boston
Di tahun yang sama, artikel dari The Straits Times berjudul "Indonesia rolls out digital justice system to combat graft" pada 27 Desember 2019 juga membahas penggunaan sistem digital dalam pengaduan kasus korupsi di Indonesia, yang telah berhasil meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penanganan kasus korupsi.***