Network
"Saya kira, memang butuh kerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Apalagi, yang tak kalah penting menurut saya, yang harus dibahas adalah SKTM," katanya.
Dedi menyarankan agar ke depan, tak ada lagi pasien di RSUD yang keluar paksa, hanya karena ingin mengurus administrasi kependudukan (adminduk) yang dipersyaratkan.
"Jadi saran saya, ada semacam loket pengaduan (customer service) di RSUD. Pasien atau keluarga pasien yang tidak memiliki adminduk, tak perlu lagi ke Dukcapil. Cukup di loket itu. Nanti tim atau petugas di situ yang menghubungi Dukcapil dan petugas kami yang akan jemput bola ke RSUD," katanya.
Pimpinan Baznas Bulukumba bidang Pendistribusian, Muhammad Yusuf Shandy menyebut bahwa jumlah permohonan masyarakat untuk bantuan kesehatan di RSUD tahun 2022, meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Mungkin karena anggapannya orang bahwa Baznas banyak uang. Ada Rp600 juta lebih per bulan dari zakat profesi ASN. Meski angka itu terus berkurang, seiring dengan adanya ASN yang pensiun setiap bulan," ujarnya.
Yusuf Shandy mencontohkan, pernah satu ketika masuk permohonan bantuan ke Baznas. Namun, setelah diasesmen dan diverifikasi, ternyata pemohon tak sesuai kualifikasi untuk menerima bantuan.
"Setelah kami asesmen dan verifikasi, ternyata yang bersangkutan punya 1 mobil, 3 motor dan rumahnya bagus. Terpaksa kami angkut pulang semua bantuan saat itu. Kami tak mau bernegosiasi," tukasnya.
Olehnya kata Yusuf Shandy, memang perlu adanya tim terpadu, sehingga kejadian-kejadian seperti yang dicontohkan, tak terjadi lagi.
Sementara itu, Kabid Linjamsos Dinsos Bulukumba, Irwan mengurai bahwa kuota BPJS bagi warga tidak mampu yang dibayarkan oleh Pemda melalui APBD, hanya 80 ribu.
"Kalau warga tak mampu tapi tak masuk di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), maka kami dorong ke Baznas. Tapi, tetap kami berikan rekomendasi," katanya.***
