WartaBulukumba - Pernikahan di bawah umur kembali merebak viral dan kali ini melibatkan sejoli asal Bulukumba dan Bantaeng di Sulawesi Selatan.
Berbagai kalangan terutama praktisi hukum dan pemangku kebijakan angkat bicara dan menyikapi pernikahan di bawah umur tersebut. Dua daerah jadi sorotan, Bulukumba dan Bantaeng.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
Kemudian, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Telusur literatur, persoalan pernikahan dini dalam perspektif hukum perkawinn dapat dibaca dalam buku "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan" yang ditulis oleh Catur Yunianto, S.H.,M.H, terbit tahun 2018.
Salah satu buku lainnya juga bisa Anda baca, yaitu "Hukum Pencegahan Pernikahan Dini", disusun oleh Syahrul Mustofa, S.H., M.H. diterbitkan Guepedia tahun 2019.
Dikutip dari laman Hukumonline, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 16/2019”) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 tahun.
Dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini, yaitu yang calon suami/istrinya di bawah 19 tahun, pada dasarnya tidak dibolehkan oleh undang-undang.
Selain itu, bila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, ia harus mendapatkan izin kedua orang tua agar dapat melangsungkan pernikahan.
Dispensasi Umur Kawin
Meski pada dasarnya tidak dibolehkan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019 masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun tersebut, yaitu dengan cara orang tua pihak pria dan/atau wanita meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
Yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.
Permohonan disepensasi tersebut diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.
Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, secara hukum pernikahan dini masih dimungkinkan. Namun, pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus memenuhi persyaratan tertentu
Dikutip dari laman Badilag.mahkamahagung.go.id, secara yuridis, apabila terdapat calon pengantin yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, orang tua mereka dapat mengajukan permohonan ke pengadilan yang dikenal dengan istilah dispensasi kawin (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
Dalam hal ini, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin.
Atas hal tersebut, setelah berlakunya usia perkawinan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, Pengadilan Agama malah ‘kebanjiran’ perkara permohonan dispensasi kawin.
Baca Juga: Misteri siluman poppo di Gunung Latimojong, Bupati Wajo terjun ke jurang saat ikuti Trail Adventure
Tentu saja ini dilema. Di satu sisi, dinaikkannya batas minimal usia menikah dimaksudkan untuk mengatasi perkawinan anak.
Akan tetapi di sisi lain, undang-undang menawarkan alternatif apabila perkawinan akan dilangsungkan oleh pihak yang belum memenuhi batas minimal usia menikah. Hal tersebut semacam menambal satu lubang yang bocor, namun membiarkan lubang lainnya tetap terbuka.
Hukum pernikahan dibawah umur menurut hukum islam adalah sah asal sudah baligh, mumayyiz, bisa bertanggung jawab serta rukun dan syarat sahnya pernikahan dipenuhi.
Baca Juga: Ikuti Sumpah Pemuda, diam-diam Andi Sultan Daeng Radja berangkat dari Bulukumba ke Batavia
Network
/photo/2022/03/01/1387187686.jpeg)
