Network
WartaBulukumba - Myanmar dalam genggaman junta militer adalah Myanmar yang zonder demokrasi, setidaknya bagi pro demokrasi di negeri itu.
Lebih dari ruang politik dan sistem, dunia internasional lebih memandang proses perdamaian sebagai agenda paling urgen di negeri itu pasca kudeta 1 Februari.
Suara keras datang dari Filipina. Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin mengutuk vonis enam tahun terhadap pemenang Nobel pekan lalu.
Baca Juga: Kasus Omicron Beijing sebabkan penutupan kuil, antrian panjang untuk tes Covid-19
Dilansir WartaBulukumba.com dari Reuters pada Ahad 16 Januari 2022, Teodoro Locsin menuding junta militer 'mengangkangi' sistem peradilan untuk melibas lawan-lawannya.
Locsin menyatakan bahwa Aung San Suu Kyi "sangat diperlukan" dalam proses perdamaian dan pemulihan demokrasi di negara yang diperintah junta militer itu.
"Kami juga meminta kepemimpinan militer untuk berpartisipasi dalam dialog inklusif dan melanjutkan proses transisi demokrasi," tegasnya.
Baca Juga: Ternyata rudal hipersonik Korea Utara sulit ditembak jatuh, analis militer ungkap senario terburuk
Pernyataannya muncul ketika anggota ASEAN memanas pada junta militer Myanmar setelah akhir yang bergejolak hingga 2021, di mana bos junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing dikeluarkan dari pertemuan puncak para pemimpin karena kegagalan untuk menghormati komitmen terhadap ASEAN.
Myanmar mengatakan upayanya digagalkan oleh "teroris" yang berusaha menghancurkan negara itu.
Locsin mengatakan dialog tidak akan berarti tanpa Aung San Suu Kyi.
Baca Juga: Letusan gunung berapi Tonga di Jepang picu evakuasi warga
Dia telah dijatuhi hukuman enam tahun sejauh ini dalam persidangan yang sedang berlangsung yang menampilkan lebih dari selusin kasus, dari korupsi hingga pelanggaran rahasia resmi, yang dia sangkal.
"Aung San Suu Kyi harus ada di sana, terlepas dari keyakinannya. Angkatan bersenjata Myanmar tidak perlu takut, dan banyak keuntungan, dari demokrasi yang diperkenalkannya ke Myanmar," katanya.
Locsin menjanjikan Filipina akan mendorong kemajuan dalam konsensus lima poin ASEAN tentang krisis di Myanmar, sebuah kesepakatan yang mencakup pembicaraan damai, penghentian permusuhan, dan mengizinkan bantuan kemanusiaan.
Baca Juga: Tolak vaksinasi, Novak Djokovic akan dideportasi oleh Australia
Dia menekankan bahwa kesepakatan menjadi satu-satunya rencana, dan tidak terikat pada peta jalan apa pun.***
