WartaBulukumba - Myanmar sejak kudeta 1 Februari masih tetap dikendalikan oleh Junta Militer Myanmar setidaknya sampai tahun 2023.
Pemilu 2023 bahkan telah dirancang jadwalnya yakni pada bulan Agustus 2023 dan disebut sebagai keadaan darurat.
Panglima militer Myanmar, Min Aung Hlaing menegaskan bahwa pihaknya akan menyelesaikan ketentuan keadaan darurat pada Agustus 2023.
Baca Juga: Tren 2021 yaitu sertifikat vaksin dan vaksinasi
“Saya berjanji untuk mengadakan pemilihan multipartai tanpa gagal,” katanya, dikutip dari The Guardian, 1 Agustus 2021.
Pernyataan itu memastikan masa perpanjangan kudeta militer yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi 6 bulan lalu.
Min Aung mengatakan Junta Militer Myanmar siap bekerja dengan utusan khusus yang ditunjuk oleh Asean.
Baca Juga: Sosok Mahrez, pemain muda Manchester City yang sedang bersinar
“Myanmar siap untuk bekerja pada kerja sama Asean dalam kerangka Asean, termasuk dialog dengan utusan khusus Asean di Myanmar," tegasnya.
Sementara itu telah dijadwalkan para menteri luar negeri negara-negara ASEAN akan bertemu pada Senin, 2 Agustus 2021 untuk mengakhiri kekerasan dan mempromosikan dialog antara junta dan lawan-lawannya.
Seperti diketahui, negara seribu pagoda itu dilanda konflik selama enam bulan sejak militer menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi.
Baca Juga: Kedai Mami di Jalan Kenari 'Masaknya dari hati, rasanya dari hati, makannya pakai hati'
Dunia internasional mengecam kekerasan yang dilakukan Junta Militer Myanmar. Bahkan Amerika Serikat mengeluarkan sanksi.
Pada Juni 2021 lalu, majelis umum PBB mengeluarkan mosi mengutuk kudeta dan menuntut pemulihan transisi demokrasi di Myanmar.
Disclaimer: artikel ini telah tayang sebelumnya di Pikiran-rakyat.com berjudul "Junta Militer Myanmar Perpanjang Masa Kudeta Sampai Tahun 2023, Janjikan Pemilu".***