Aung San Suu Kyi diadili, Myanmar di ambang revolusi

1 Maret 2021, 19:14 WIB
Seorang demonstran ditahan oleh polisi anti huru hara selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, 28 Februari 2021. /Reuters/Stringer

WartaBulukumba - Pemandangan yang lazim saat ini di Myanmar adalah barisan demonstran dan pasukan polisi yang saling berhadap-hadapan. Gas air mata, peluru karet, dan granat kejut adalah 'makanan' mereka.

Myanmar di ambang revolusi, sebagaimana seruan beberapa demonstran. Aung San Suu Kyi diadili, para pendukungnya kembali berbaris dalam aksi protes. Pemimpin Myanmar itu muncul di sidang pengadilan melalui konferensi video pada hari Senin 1 Maret 2021, pertama kali ia terlihat sejak dia ditahan dalam kudeta militer 1 Februari.

Dilansir WartaBulukumba dari Reuters, beberapa kota besar dan kecil diwarnai aksi protes menentang tindakan keras setelah hari paling berdarah pasca kudeta. Aparat keamanan menewaskan sedikitnya 21 orang dalam aksi protes pada hari Ahad. Polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet ke pengunjuk rasa di kota utama Yangon pada hari Senin.

Baca Juga: Tangkap gerombolan terduga teroris dari Jamaah Islamiyah, Polri ungkap perihal dukungan dana

Suu Kyi, 75 tahun, terlihat sehat di depan pengadilan di ibu kota Naypyidaw, kata salah satu pengacaranya. 

"Saya melihat A May di video, dia terlihat sehat," kata pengacara Min Min Soe kepada Reuters.

 

Pada hari Senin, dua dakwaan kembali menghunjam ke Suu Kyi. Satu pasal berasal dari hukum pidana era kolonial yang melarang publikasi informasi yang dapat "menyebabkan ketakutan atau alarm", dan pasal lainnya dari undang-undang telekomunikasi yang mengatur lisensi untuk peralatan, kata pengacara itu.

Baca Juga: Anak-anak antusias kembali menggeluti pembelajaran tatap muka di sekolah LPP IBU Jember  

Sidang berikutnya akan digelar pada 15 Maret. Para pengkritik kudeta mengatakan tuduhan itu dibuat-buat.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan setelah menuduh kecurangan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh NLD secara besar-besaran, dengan protes harian yang semakin keras ketika polisi dan pasukan berusaha membasmi mereka.

Polisi di kota utama Yangon menggunakan granat setrum dan gas air mata untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa pada hari Senin, kata saksi mata. Polisi kemudian menyisir jalan-jalan sambil menembakkan peluru karet dan setidaknya satu orang terluka.

Baca Juga: Pelapor Nurdin Abdullah kembali dorong penuntasan kasus Bansos Covid-19 di Sulsel dan Sulbar

Sejauh ini junta militer belum menanggapi aksi kekerasan hari Ahad dan polisi serta juru bicara militer tidak menjawab panggilan telepon dari Reuters.

Surat kabar milik pemerintah Global New Light of Myanmar memperingatkan bahwa "tindakan keras pasti akan diambil" terhadap "massa anarkis"

Kudeta 1 Februari mengakibatkan Myanmar tertatih di jalan menuju demokrasi setelah hampir 50 tahun pemerintahan militer.

Baca Juga: Tiga Turnamen Internasional Free Fire oleh Garena, Gamers Indonesia bertarung di FFIM Spring 2021

Para menteri luar negeri dari negara-negara ASEAN, di mana Myanmar menjadi anggotanya, akan mengadakan video meeting di Myanmar pada hari Selasa dan "mendengarkan perwakilan dari otoritas militer Myanmar", kata menteri luar negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, kepada parlemen.

Balakrishnan menyerukan agar pasukan keamanan menghentikan penggunaan kekuatan mematikan, pembebasan Suu Kyi dan pembicaraan tentang solusi dan jalan kembali ke transisi demokrasi.

Reaksi Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri Antony Blinken sejauh ini hanya berbentuk kecaman. Sementara menteri luar negeri Kanada, Marc Garneau, menyebut penggunaan kekuatan mematikan "mengerikan".

Baca Juga: Hari pertama berkantor, Andi Utta-Edy Manaf prihatin bertemu sampah dan toilet tanpa lampu

Tom Andrews, pelapor khusus PBB, mengatakan serangan junta akan terus berlanjut sehingga komunitas internasional harus meningkatkan tanggapannya.

Dia mengusulkan embargo senjata global, lebih banyak sanksi bagi mereka yang berada di balik kudeta dan bisnis militer dan rujukan Dewan Keamanan PBB ke Pengadilan Kriminal Internasional.

"Kita harus bertindak," kata Andrews dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga: Andi Utta ingin tiru Monaco dalam mengembangkan Pariwisata Bulukumba

Seorang juru bicara kementerian luar negeri China mendesak pihak-pihak Myanmar untuk mengingat "gambaran besar" dari pembangunan dan stabilitas serta menahan diri.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik mengatakan sedikitnya 270 orang ditahan pada Minggu, dari total 1.132 yang dikatakan telah ditangkap sejak kudeta.***

Editor: Alfian Nawawi

Sumber: REUTERS

Tags

Terkini

Terpopuler