Dua Ranperda yang diajukan DPRD Bulukumba disusun dengan bimbingan Kemenkumham Sulsel

WartaBulukumba.Com - Untuk keadilan bagi siapa pun yang menghuni Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Ranperda selalu disusun sebagai sebuah cahaya, sebuah simfoni hukum yang ditulis di balik dinding-dinding kantor legislatif. Ranperda, seperti benang merah yang menganyam kisah-kisah peraturan, adalah juga lentera kebijakan, serta harapan akan keadilan.

Ranperda adalah ungkapan pemikiran kolektif, lantunan suara-suara yang bersatu, sebuah janji akan perubahan. Ketika akhirnya diterima, ia menjadi peraturan yang menari dalam koridor hukum. Ranperda sejatinya adalah cikal bakal regulasi yang merangkul kehidupan dan membingkai masa depan. Termasuk bagi masyarakat di Kabupaten Bulukumba.

Baru-baru ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan telah memberikan bimbingan dalam penyusunan dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan oleh DPRD Bulukumba.

Baca Juga: Alih teknologi, uji coba, dan penyerahan Arsinum di Bulukumba: Menyentuh pesisir dengan keajaiban air

Dua ranperda tersebut adalah Ranperda Penanaman Modal dan Kemudahan Investasi serta Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan.

Proses penyusunan kedua ranperda ini telah dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Bulukumba, Sulsel, selama dua hari, pada 15-16 September 2023.

Muh Syarif As'ad, Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, menjelaskan bahwa dua Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diajukan oleh DPRD Bulukumba mencerminkan perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat Kabupaten Bulukumba.

Baca Juga: Ada 45 anak stunting di Desa Polewali, PKK Sulsel cek kinerja PKK Bulukumba

Tujuan utama dari penyusunan Ranperda ini adalah untuk memberikan perlindungan, peluang, kesetaraan, dan keadilan kepada penduduk Kabupaten Bulukumba.

"Dengan peraturan Penanaman modal dan kemudahan investasi, Kabupaten Bulukumba diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembagunan infrastruktur dan pemanfaatan tenaga kerja lokal yang sudah tentu akan mengurangi jumlah penggangguran di daerah, bulukumba sebagai salah satu daerah destinasi wisata yang memiliki potensi di sektor pariwisata, sudah pasti menjadi salah satu daerah yang sangat diinginkan oleh para investor baik dalam maupun luar negeri," terang Syarif, dilansir WartaBulukumba.Com dari Antara Makassar pada Ahad, 17 September 2023.

Untuk mendorong investasi

Syarif menambahkan bahwa Ranperda ini akan memberikan kepastian dalam proses perizinan bagi para investor, serta menyediakan fasilitas perpajakan dan insentif untuk mendorong investasi di daerah tersebut.

Baca Juga: Ternyata begini cara Pemkab Bulukumba kembali mendapatkan WTP untuk Tahun Anggaran 2022

Sementara itu, Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut di Kabupaten Bulukumba. Kabupaten ini memiliki potensi besar dalam sektor perikanan di Sulawesi Selatan.

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para nelayan dan pembudidaya ikan, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain itu, hal ini juga akan berdampak positif pada kesehatan masyarakat melalui konsumsi ikan yang baik, serta menjaga konservasi alam dan keanekaragaman hayati di wilayah pesisir dan perairan laut.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak, memberikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan oleh perancang Kanwil Sulsel dalam proses pembentukan peraturan daerah ini.

"Pendampingan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," ujar Liberti.***