WartaBulukumba.Com - Di pagi yang masih lembut, Desa Lengkese, Marbo, Takalar, Sulawesi Selatan terbangun dengan gugatan realitas yang pahit. Daeng Samsuddin, seorang petani dari desa ini, menuturkan kisahnya dengan mata yang mencari jawaban.
Saat Daeng Samsudin berusaha membeli pupuk NPK, Poska, Urea di agen lokal, ternyata namanya tidak terdaftar.
"Padahal saya bagian dari kelompok tani," ungkapnya dengan rasa heran pada Sabtu, 10 Februari 2024.
Baca Juga: FAKK terima aduan pembangunan tanpa IMB di Tamalanrea Indah Makassar
Tanggapan LSM PILHI
Belakangan ini, pupuk subsidi menjadi mirip harta karun yang sulit ditemukan. Aktivis 98, Syamsir Anchi, yang juga Direktur LSM PILHI mengkritik keras situasi ini. Ia mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera bersinergi.
Ia mendorong Menteri Pertanian (Mentan) Prof Amran Sulaiman agar membentuk tim khusus untuk menangani kelangkaan pupuk yang terjadi belakangan ini.
"Kami perlu tim khusus dari Mentan untuk menangani ini," tegas Anchi di Makassar pada Sabtu.
Anchi menekankan perlunya tindakan konkret di tengah krisis ini.
Krisis pupuk subsidi bukan hanya cerita dari Takalar. Ini adalah narasi kesulitan yang berulang di seluruh nusantara. Anchi menuntut pemerintah untuk menindak tegas agen-agen nakal dan penimbun.
"Jangan biarkan pupuk subsidi menjadi alat permainan mereka," katanya.
Selain itu, diharapkan Satgas bentukan Mentan juga bisa melakukan cross check di tengah-tengah masyarakat, terutama menyidak kelangkaan pupuk subsidi, dan menindak tegas para penimbun pupuk subsidi atau agen-agen nakal yang bermain-main dengan pupuk.
"Tindak tegas penyalahgunaan pupuk subsidi," harap Anchi.
Anchi yakin ada mekanisme yang salah dalam penyaluran pupuk subsidi, buktinya, banyak petani yang tidak kebagian pupuk, meskipun sudah antri di agen.***