Network
"Di mana prosesnya, yang bisa kita harapkan di hak angket karena di situ enggak ada pamannya," tandasnya.
Jika hak angket DPR diterima, maka dibentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan. Panitia khusus ini harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 hari sejak dibentuknya panitia.
Wacana pengguliran hak interpelasi dan hak angket yang dimiliki oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024, secara normatif, bisa dilakukan. Namun apakah upaya ini dapat memengaruhi hasil pemilu 2024 dan bahkan memakzulkan Presiden Joko Widodo, beberapa pengamat dan peneliti politik, pesimis melihat hal itu.
Baca Juga: Banyaknya kesalahan input data di Sirekap KPU mengguncang kepercayaan publik
Harus didukung people power
Dikutup dari BBC pada Kamis, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN) Aisah Putri Budiatri ragu jika hak interpelasi dan hak angket dapat dituntaskan di sisa waktu masa jabatan DPR dan pemerintahan yang berakhir pada Oktober mendatang.
Selain itu, pengamat politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat melihat peta partai politik di parlemen jugs cenderung sulit untuk solid dalam melaksanakan hak interpelasi dan angket, di tengah lobi-lobi politik untuk berkoalisi yang kini tengah berjalan.
Sedangkan, peneliti politik Indopolling Network, Dewi Arum Nawang Wungu menilai upaya politik di DPR ini tak akan berhasil jika tidak ada dukungan dari kekuatan masyarakat (people power).
Sebelumnya wacana penggunaan hak interpelasi dan hak angket digulirkan oleh Ganjar Pranowo, capres dari Kubu 03.
Isu ini pun mendapatkan dukungan oleh Anies Baswedan, capres kubu 01 dan bahkan dipersilakan oleh Presiden Joko Widodo.
Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya di DPR, yaitu PDI Perjuangan dan PPP, untuk mengajukan hak interpelasi hingga hak angket. Hal ini, katanya, bahkan telah disampaikan dalam rapat tim pemenangan pada Kamis pekan lalu.
Editor: Nurfathana S
Tags
Artikel Pilihan
Terkait
Terkini
MK sudah selesai! Din Syamsuddin serukan untuk kepung Istana Negara pada 20 Mei
5 hakim MK tolak gugatan Anies-Muhaimin, 3 hakim dissenting opinion
Siapkan diri Anda, KPU Bulukumba bentuk Badan Adhoc Pemilihan Serentak 2024 melalui Seleksi Terbuka
23 Amicus Curiae dari Megawati Sukarnoputri hingga Habib Rizieq Shihab serbu MK
