Network
Namun, apakah presiden yang aktif terlibat dalam kampanye, bahkan saat cuti, sesuai dengan filosofi kepemimpinan yang ideal? Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, seorang presiden memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang adil dan bersih. Dalam konteks ini, kegiatan kampanye yang aktif bisa membawa konflik kepentingan yang serius.
Pertanyaan filosofis yang muncul adalah apakah seorang presiden yang secara aktif terlibat dalam kampanye bisa dianggap netral? Dalam posisinya yang sangat penting, presiden harus berdiri di atas semua kontestan, memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan dengan adil dan bebas dari pengaruh eksternal. Dengan terlibat dalam kampanye, bahkan saat cuti, apakah seorang presiden bisa memenuhi kewajibannya untuk menjaga integritas pemilu?
Baca Juga: Isu pemakzulan Jokowi, Stafsus Presiden sebut hal wajar
Pernyataan Sikap Muhammadiyah
Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah merasa perlu untuk mengambil sikap atas pernyataan kontroversial ini. Dalam pernyataannya, Muhammadiyah menggarisbawahi pentingnya menjaga demokrasi yang diperjuangkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Mereka menyadari bahwa pernyataan Presiden Jokowi tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang normatif, tetapi juga harus dilihat dari sudut pandang filosofis, etis, dan teknis.
Melalui siaran pers, PP Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut pernyataannya yang dianggap dapat merusak netralitas institusi kepresidenan. Mereka juga meminta Presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan selalu taat pada hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara. Muhammadiyah berharap agar Presiden menghindari pernyataan dan tindakan yang dapat memicu fragmentasi sosial, terutama dalam konteks penyelenggaraan Pemilu yang intens.
Selain itu, Muhammadiyah meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk meningkatkan sensitivitasnya dalam melakukan pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan fasilitas negara dalam mendukung salah satu kontestan Pemilu. Mereka juga menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperkuat peran pengawasan penyelenggaraan Pemilu, terutama terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan salah satu kontestan.
Muhammadiyah juga mengajak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencatat setiap perilaku penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu yang terindikasi melakukan kecurangan. Hal ini diharapkan agar MK dapat memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan segala kesuciannya dan tidak tercemar oleh praktik-praktik yang mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi.
Terakhir, Muhammadiyah mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, dan penyelenggara negara. Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas, sehingga pemimpin yang terpilih nantinya memiliki legitimasi yang kuat dan berintegritas.
Kontroversi yang dipicu oleh pernyataan Presiden Jokowi tentang keterlibatan dalam kampanye Pemilu 2024 membuka ruang untuk pertimbangan yang mendalam. Diskusi tentang hukum, filosofi, dan etika kepemimpinan adalah hal yang penting dalam memahami implikasi dari pernyataan tersebut.
Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan tegas menyampaikan pandangannya dan mengajukan tuntutan yang mereka anggap penting untuk menjaga integritas pemilu. Pernyataan ini adalah panggilan untuk selalu mendorong pemimpin negara kita agar tetap berada di jalur yang benar, mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, dan menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugas mereka.***
