Network
WartaBulukumba.Com - Kemarau panjang belum usai, sementara 'gaduh nasional' di ruang polemik pun tak henti bersemi. Republik ini sedang menuju pesta demokrasi di Pemilu 2024 dan Oktober tahun ini sangat menarik lantaran meruyak isu politik dinasti.
Di tengah gonjang ganjing isu politik dinasti yang dikait-kaitkan dengan keluarga Presiden Jokowi, sangat menarik untuk mendengarkan pandangan seorang pengamat dari Atlantika Nusantara Institute, Jacob Ereste. Dia menyebut 'putus urat malu'.
Jacob Ereste mengungkapkan bahwa pendapat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tentang politik dinasti yang dipautkan dengan keluarga Presiden Joko Widodo, semakin meyakinkan bahwa politik dinasti - yang semestinya dinasti kekuasaan - benar adanya terjadi di Indonesia pada pemerintahan Joko Widodo, seperti yang riuh digunjingkan oleh berbagai kalangan.
Baca Juga: Viral lagi antara UAH, Anies Baswedan dan 'Jin'
"Naifnya politik dinasti atau dinasti kekuasaan ini, tidak bisa bertaut sedikit pun dengan tatanan etika, moral dan akhlak. Sebab pandangan fanatisme tentang hukum di Indonesia bisa dibenarkan, sebab tidak ada pasal yang melarang politik dinasti atau dinasti kekuasaan yang hendak dibangun dan dibudayakan itu," kata Jacob Ereste dalam wawancara online pada Sabtu, 21 Oktober 2023.
Inilah celakanya, lanjut Jacob Ereste, jika pengetahuan dan pemahaman tentang hukum abai pada tatanan etika, moral dan akhlak maupun nilai-nilai budaya kepatutan. Hingga kesan pembelaan terhadap perilaku yang tidak patut itu jadi mendapat pembenaran. Karena fanatis pada pandangan dan pemahaman terhadap hukum yang tidak melarang perbuatan yang tidak beretika dan tidak bermoral itu.
"Setidaknya, dalam tata negera berbentuk republik seperti Indonesia yang juga sudah sesumbar sebagai negara yang menyunggi demokrasi, maka birahi untuk menghadirkan budaya dinasti di republik ini sungguh tak bermalu," ujarnya.
Baca Juga: Penjelasan UAH terkait nama Anies Baswedan kembali viral
Bikin Malu Indonesia
Apalagi kemudian, lanjut Jacob, memperoleh pembenaran dari pakar hukum tata negara yang sepatutnya harus bersandar kepada model dan bentuk negara berwajah republik, bukan negara model kerajaan.
"Pernyataan Menko Polhukam ini dipublis secara resmi dalam acara Mata Najwa, bersamaan dengan hari pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu 2024," kata Jacob lagi.
Lebih jauh Jacob Ereste mengurai, apalagi ada pemahaman bahwa politik dinasti itu tidak berada di negara demokrasi seperti Indonesia yang sudah disesumbarkan ke segenap penjuru jagat.
"Boleh jadi karena itu, sejumlah politisi dari berbagai negara akan mencibirkan mulutnya dengan wajah mengejek, mungkin sambil menggerundel pula dengan komentar yang minor," kata Jacob sambil tersenyum.
Baca Juga: Posisi strategis insan pers dan kaum buruh pada Pemilu 2024
Terkesan Biadab
Jadi, lanjut Jacob, pembenaran terhadap budaya politik dinasti atau dinasti untuk kekuasaan di negeri ini dianggap boleh-boleh saja karena secara hukum tidak ada larangannya, alangkah malangnya negeri ini melakukan pembiaran seperti itu, karena betapa banyaknya hal-hal yang busuk secara etika dan moral yang tidak ada larangannya secara, tetapi tidak patut dan tidak layak untuk dilakukan, karena bisa terkesan jadi biadab.
"Memang tidak ada larangan secara hukum bagi anak seorang Presiden untuk menjadi Presiden, tetapi caranya dalam upaya mengarah pada usaha membangun dinasty politik itu jelas telah melabrak etika dengan tidak bermoral, karena bertentangan dengan semangat konstitusi kita yang seyogyanya menempatkan kedaulatan rakyat, bukan daulat baginda penguasa," urainya.
Tragis memang, Jacob menukik lebih dalam, penegak hukum di Indonesia seperti mata kuda yang cuma menatap pasal-pasal hukum semata - dan demi pembenaran - tak hendak menilik beragam kasus yang terjadi dengan etika, moral dan akhlak untuk menjaga kemuliaan manusia dengan cara yang adil dan bijak berdimensi moralitas.
Baca Juga: Industri partai politik dalam kemasan instan
Jacob Ereste mencontohkan beragam kasus yang menghilang dan senyap tidak lagi dianggap menjadi persoalan seperti yang terjadi dalam kasus tindak korupsi serta pencucian uang 349 triliun di Kementerian Keuangan. Atau semacam skandal dana triliunan yang menguap dalam pembuatan KTP baru hingga sejumlah kasus lain seperti tindak pidana korupsi seperti yang sudah berulang kali dikatakan Machfud MD sendiri, terjadi di semua bidang, mulai eksekutif, legislatif maupun yudikatif dengan cara ijon atau pesanan sebelum modus korupsi itu terjadi atau dilakukan.
"Mahfud MD juga mengakui pelanggaran terkait dengan politik dinasti atau dinasti kekuasaan memang hanya bisa diprotes atas dasar sanksi sosial. Namun sialnya, sanksi spesial hingga moral pun tiada artinya di negeri yang dipimpin oleh pejabat publik yang sudah tidak lagi ada rasa malu. Sehingga dalam istilah kaum aktivis pergerakan, sanksi moral itu hanya berlaku pada mereka yang belum putus urat malunya. Seperti kemaluannya yang dibiarkan liar berkibar-kibar ke mana-mana dan dimana-mana," urai Jacob Ereste.
Jacob Ereste mengingatkan, sungguh benar adanya seloroh lucu dari Markasan, aktivis pergerakan yang tak lelah turun aksi ke jalanan, bahwa sesungguhnya kebenaran harus terus menerus diteriakkan, bila tidak, maka dusta dan kepalsuan yang mereka praktekkan akan menjadi kebenaran yang dipercayai banyak orang.
"Sama halnya dengan politik dinasti atau pun dinasti kekuasaan yang hendak dibudayakan hanya mungkin diperankan oleh mereka yang sudah putus urat malu," tandasnya.***
