Network
WartaBulukumba - Di salah satu sudut Kota Melbourne, Australia, sejumlah frasa paling ikonik di jagat politik Indonesia teranyar sedang meruyak. Mulai isu Moeldokogate, UU Perampasan Aset, cawe cawe Presiden Jokowi, hingga politik dinasti.
Sebuah spanduk berukuran 3x10 meter terentang dengan tulisan besar berwana putih dan merah berbunyi: "Jokowi Don't Cawe-Cawe Stop Dynasty."
Terlihat dalam sebuah video yang diunggah pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, melalui akun Twitter-nya, @dennyindrayana, pada Selasa, 4 Juli 2023.
Baca Juga: Rizal Ramli sebut model pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi mengajak bangkrut
Di tengah gemuruh Federation Square, Melbourne, Australia, hari ini terjadi aksi damai.
Denny Indrayana mengungkapkan, aksi ini dilakukan dengan tujuan yang jelas: untuk menyuarakan keprihatinan terhadap pelanggaran terhadap demokrasi dan prinsip dasar konstitusi.
"Aksi damai dilakukan hari ini, karena sejak tanggal 3 hingga 5 Juli besok, Jokowi akan melakukan kunjungan kenegaraan di Sydney, Australia. Kenapa perlu dilakukan protes ini, karena cawe-cawe Presiden Jokowi itu melanggar demokrasi dan prinsip dasar konstitusi kita, untuk menegakan Pemilu yang jujur dan adil," tulisnya dalam caption video, seperti dikutip WartaBulukumba.com pada Selasa.
Baca Juga: Denny Indarayana: 'Anies segera jadi tersangka korupsi di KPK'
Denny menegaskan bahwa cawe-cawe Presiden Jokowi sesungguhnya bukan untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Cawe-cawe Jokowi bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana klaim yang disampaikan beliau. Justru, cawe-cawenya untuk kepentingan pribadi, politik, serta bisnis keluarganya. Sedangkan cawe-cawe yang harusnya dikerjakan Presiden, justru tidak dilakukan," tulis Denny Indrayana.
Lantas dia mencontohkan, seharusnya Presiden Jokowi bisa membahas RUU Perampasat Aset secara cepat dan kilat.
"Apa itu, misalnya, mempercepat pembahasan dan penerbitan RUU Perampasan Aset. Dengan kekuatannya di Parlemen, Presiden seharusnya bisa membahas RUU Perampasat Aset secara cepat dan kilat, sebagaimana telah dilakukan untuk percepatan perubahan UU KPK yang justru melumpuhkan KPK, percepatan pembahasan UU IKN, percepatan pembahasan perubahan UU Minerba. Bahkan, untuk UU Cipta Kerja, Presiden menerbitkan Perppu," lanjutnya.
Baca Juga: Putusan MK sistem Pemilu 2024 dinilai sebagai kemenangan demokrasi
"Jadi, untuk RUU Perampasan Aset, seharusnya Presiden bisa melakukan percepatan untuk penerbitan UU Perampasan Aset. Cawe-cawe juga bisa dilakukan oleh Presiden untuk menghentikan bisnis anak-anaknya yang sifatnya koruptif, karena tidak lain adalah trading in influence atau paling tidak suap dari para oligarki yang diberikan bukan sebagai modal, tetapi sebagai uang suap untuk anak-anak Jokowi," tegasnya.
Untuk cawe cawe yang ideal menurut Denny, sebaiknya juga menyasar Moeldokogate.
"Cawe-cawe juga bisa dilakukan untuk menghentikan Moeldokogate, Presiden harus bertanggung jawab dengan pembegalan dan pencopetan Partai Demokrat yang dilakukan oleh KSP-nya, yang tidak lain adalah pelanggaran hak asasi manusia untuk berserikat, berkumpul, dan berorganisasi. Karena itu adalah cawe-cawe yang sewajibnya dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tetapi, semua cawe-cawe itu tidak dilakukan, justru cawe-cawe yang merusak demokrasi dan konstitusi (negative intervention) yang sekarang dikerjakan," urainya.
"Hentikan cawe-cawe itu, dan Stop Dynasty! “Jokowi Don’t Cawe-Cawe! Stop Dynasty!” tandas Denny Indrayana.***
