WartaBulukumba.Com - Berdengung di berbagai sudut, terutama jagat maya, berseliweran dalam bentuk video dan foto, bukti-bukti dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 yang memperlihatkan penggelembungan suara di situs Sirekap.
Tim Hukum Nasional AMIN, dalam sebuah video yang beredar di media sosial, telah mengeluarkan pernyataan dan seruan, bahwa 800.000 saksi mereka, yang berasal dari setiap tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia, akan berkumpul di ibu kota negara. Ongkos akan ditanggung Timnas AMIN.
Misi mereka untuk menyajikan bukti yang banyak, terutama formulir C-1, yang menuding adanya kecurangan pemilu yang luas.
Baca Juga: Quick count dan apa saja yang perlu Anda ketahui tentang metode penghitungan ini
Formulir C-1, dokumen penting yang mencatat hasil suara di TPS, merupakan kunci dalam proses ini.
Agenda ini tidak hanya menggambarkan perjuangan untuk keadilan elektoral, tetapi juga merupakan puncak dari keinginan kolektif untuk transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pilpres 2024.
Banyak bukti penggelembungan suara
Di bawah langit Jakarta yang hujan, ruang kerja Tim Hukum Nasional AMIN berdenyut dengan ketegangan dan harapan.
Baca Juga: Pesta demokrasi di Pilpres 2024 semestinya membahagiakan hati rakyat Indonesia
Cahaya layar komputer memantulkan bayang-bayang pada wajah-wajah serius yang terbenam dalam dokumen-dokumen, mencari dan mengumpulkan kebenaran di balik data.
Terlihat dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram tim Hukum Nasional AMIN, @timhukum.amin pada Jumat, 16 Februari 2024, sejumlah relawan melakukan analisis mendalam pada perbedaan antara Data C1 dan data sistem penghitungan KPU.
"Tim Hukum Nasional AMIN saat ini sedang berjuang untuk memverifikasi selisih hasil antara Data C1 dengan Sistem KPU yang menunjukkan perbedaan hasil yang sangat signifikan. Tim Hukum AMIN tidak membiarkan sekecil apapun kecurangan terjadi. TIM HUKUM NASIONAL AMIN, Kami Tidak Takut! Lawan, Lawan, Lawan!" tulis akun Instagram Tim Hukum Nasional AMIN seperti dikutip WartaBulukumba.Com pada Sabtu, 17 Februari 2024.
Baca Juga: Berapa honor KPPS 2024? Ini masa kerjanya
Dalam video itu ditunjukkan beberapa TPS menunjukkan selisih suara yang signifikan, dengan perbedaan mencapai angka yang tidak bisa diabaikan. Selisih ini tersebar di berbagai wilayah, menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan validitas data yang disajikan.
Penyelidikan lebih lanjut mengarah pada beberapa kemungkinan penyebab perbedaan ini. Antara lain, kesalahan entri data manual, kegagalan dalam transmisi data elektronik, dan dugaan manipulasi atau kecurangan.
Tim Hukum Nasional AMIN menyoroti kebutuhan untuk investigasi yang lebih mendalam untuk menentukan sumber pasti dari ketidaksesuaian ini.
Tim Hukum Nasional AMIN secara terbuka menyatakan keprihatinan mereka dan mendesak KPU untuk meninjau ulang hasil tersebut.
Sementara itu, KPU telah meminta maaf dan menegaskan integritas proses pemilihan mereka. Sedangkan Bawaslu mempersilakan untuk audit dan investigasi.***